fbpx
Nasional

Kelas BPJS Akan Dihapus, Kabar Baikkah?

ENERGIBANGSA.ID (Semarang) – Kelas BPJS yang selama ini dibagi menjadi tiga kelas akan diubah menjadi satu kelas saja. Rencananya hal ini akan dilakukan secara bertahap dimulai pada 2021 hingga 2022. Jika mengikuti rencana yang telah dibuat, maka kelas mandiri I, II, dan III yang ditujukan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) akan dihapus dan diganti menjadi standar satu kelas saja.

“Perumusan ini meliputi konsep dan kriteria kelas standar yang akan diberlakukan dalam JKN,” ucap Oscar Primadi, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

Dengan adanya kelas standar ini diharapkan dapat menjadi solusi atas perdebatan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, termasuk mengantisipasi lonjakan permintaan peserta untuk turun kelas demi menghindari membayar lebih mahal. Begitu juga defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Namun hingga kini belum ada perkiraan jumlah iuran yang akan diterapkan, meski Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqin memastikan tarifnya tidak dipukul rata.

Saat ini Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kelas standar untuk peserta BPJS Kesehatan telah mulai menyusun langkah dan strateginya agar bisa diimplementasikan tahun depan.

Menurutnya penentuan tarif pembayaran dengan sistem paket (INACBGs) akan tetap mempertimbangkan 11 kriteria standar yang sudah disepakati, termasuk soal Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non PBI.

“Apabila dibuat menjadi kelas 2, misalnya, bagaimana kemampuan membayar peserta PBPU kelas 3 selama ini? Tentu, perlu analisis kemampuan membayar peserta untuk ini,” kata Mutaqqin.

Sedangkan Saleh Partaonan Daulay, seorang Anggota Komisi IX DPR fraksi PAN menuturkan jika kelas standar merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dalam beleid itu, pasal 23 ayat (4) dijelaskan, dalam hal peserta membutuhkan rawat inap rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.

Besaran iuran BPJS Kesehatan, jika kelas standar itu dilakukan, menurut Saleh harus terlebih dahulu membentuk satu payung hukum atau aturan hukum turunan, yang bisa memberikan secara jelas definisi dari kelas standar tersebut.

Kendati demikian, Saleh mengungkapkan bisa saja untuk menetapkan iuran kelas standar, dengan menghitung secara aktuaria antara kelas 3 dan kelas 2.

Seperti diketahui, berdasarkan keputusan terakhir, sesuai dengan Perpres 64/2020, iuran BPJS Kesehatan pada pada Juli-Desember, sebesar Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III.

Artinya, kemungkinan iuran BPJS Kesehatan dengan kelas standar, dimungkinkan antara pada kisaran Rp 75.000.

“Secara umum, mungkin bisa dibayangkan itu kelas standar antara kelas 3 dan kelas 2. Di atas kelas 3, tapi tidak sampai kelas 2,” tuturnya

Jika melihat dari kisaran rentang iuran antara kelas 3 dan kelas 2 tersebut, artinya yang saat ini menjadi peserta kelas 3, akan kesulitan membayar. Karena iuran yang ada selama ini mereka bayarkan hanya Rp 42.000 per bulan.

Oleh karenanya, menurut Saleh, DJSN seharusnya bisa menghitungkan secara konkrit berapa besaran iuran jika nanti kelas standar itu diterapkan.

“Itu yang mesti dihitung lagi. Jadi harus ada perhitungan-perhitungan yang harus konkrit. Jadi kita jangan asal mengubah kelas standar dulu sebelum kita mengantisipasi. Karena kalau kita sebut angkanya sekian, itu tidak tepat, karena definisinya pengertiannya [kelas standar] belum ada,” tutup Saleh. (EB/cnnindonesia).

Related Articles

Back to top button