merdeka belajar
Opini / Gagasan

Kampus Merdeka dan Pendidikan Anti Korupsi

0

Oleh : Agus Triyono *

ENERGIBANGSA.ID – Baru-baru ini menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mas Nadiem Makarim meluncurkan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Namun demikian, program ini banyak menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak praktisi pendidikan tanah air, mulai dari mahasiswa, dosen hingga pejabat tinggi perguruan tinggi di Indonesia.

Jika kita review kebijakan mas Nadiem dapat digambarkan bahwa yang pertama ; dari sisi otonomi kampus dijelaskan bahwa kampus diperbolehkan  membuka program studi baru dengan syarat kampus tersebut memiliki akreditasi A dan B.

Kemudian terkait dengan akreditasi kampus juga harus sudah memiliki kerjasama dengan berbagai perusahaan atau organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas peringkat top 100 QS. QS World University Rankings adalah publikasi tahunan peringkat universitas yang dilakukan oleh Quacquarelli Symonds (QS).

Kedua; proses akreditasi akan bersifat “otomatis”  jika memenuhi ketentuan tersebut.  Ketiga ; mas menteri milenial itu akan mempermudah perubahan dari PTN Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTN BH. Sementara pada periode sebelumnya, yang dapat menjadi PTN BH hanyalah perguruan tinggi dengan akreditasi A.

Selanjutnya, keempat; berkaitan sistem kredit semester atau lebih familiar dengan istilah SKS. Kalau menganalisa kebijakan yang keempat ini SKS dapat diterjemahkan sebagai “jam belajar,” diganti dengan “jam kegiatan.”

Melaui sistem yang baru ini, tentu mahasiswa berhak mengambil mata kuliah di luar program studi sebanyak dua semester atau setara 40 SKS.  Pada dasarnya kalau melihat pengertian “jam kegiatan” di sini memiliki makna yang sangat luas.

Intinya, tidak hanya berbentuk belajar di kelas atau laboratorium  tetapi termasuk juga magang, wirausaha, penelitian, pertukaran pelajar atau kegiatan yang lain. Bagi kampus yang telah ‘mapan’ tentu kebijakan tersebut tidaklah menjadi permasalahan serius. Mungkin hanya tinggal menyesuaikan saja, sesuai dengan kebijakan dimaksud.

Terobosan Baru

Program baru mas menteri ini, sebagai  sebuah terobosan baru bagi kalangan akademis. Namun demikian, diakui bahwa beberapa kampus ada yang sudah melaksanakan sebelumnya, meski eskalasi dan porsi yang berbeda, contohnya pertukaran mahasiswa atau student mobillity dan yang lain.

Kebijakan ini dipastikan juga memiliki banyak hambatan maupun kendala. Tetapi, kesempatan ini tentu harus disikapi dengan positif sebagai sebuah peluang untuk melakukan pergerakan pendidikan yang lebih berkualitas.

Apalagi kompetisi dan tuntutan global sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kolaborasi kurikulum lintas multidisiplin dalam kebijakan itu, menjadi sebuah peluang bagaimana mahasiswa memiliki kemampuan untuk mempelajari materi diluar program studi yang dipilihnya.

Tentu ini akan dapat mendukung output yang dihasilkan, sehingga dapat memiliki kemampuan berbeda dan berdaya saing. Sayangnya, kebijakan kebijakan mas menteri ini, belum menyentuh pada bagaimana optimalisasi pendidikan anti korupsi dimasukkan dalam program ini.

Pendidikan Anti Korupsi

Sejalur dengan hal di atas, fenomena berbagai tindak korupsi pada saat ini sudah memasuki berbagi level kehidupan. Bahkan juga sudah merasuki pada level-level orang yang sudah memiliki jabatan tertentu (Klitgaard, 2000).

Peristiwa demi peristiwa selalu kita peroleh dengan mudah, baik melalui media massa mainstream maupun media sosial lainnya. Dan, ironisnya korupsi sekarang ini berkembang  seakan belum tahu kapan akan berujung. Penyakit korupsi ini layak untuk menjadi keprihatinan kita semua. Mulai dari masyarakat biasa, pengusaha, politisi, pegawai, hingga dunia pendidikan seperti kampus-kampus.

Virus-virus korupsi yang menjalar itu tentu harus ada upaya-upaya dalam mencegah maupun pemberantasannya. Hal itu harus selaras dengan beberapa regulasi terkait korupsi dan pencegahannya.

Seperti dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 atau UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu kebijakan mas menteri yang baru dan menarik adalah menerapkan SKS yang dapat digantikan dengan “jam kegiatan” dengan melakukan aktifitas yang sesuai dan setara dengan 2 semester atau 40 SKS.

Pada berbagai perguruan tinggi pendidikan anti korupsi telah dimasukkan dalam mata kuliah dengan nilai 2-3 SKS. Mata kuliah pendidikan anti korupsi ini,  tentu akan memberi dampak pada pelaksanaan kebijakan baru terkait dengan “jam kegiatan” mas menteri.

Kita contohkan saja, sebagai kampus yang menerapkan “jam kegiatan” dengan melakukan kuliah kerja industri (KKI) atau praktek di lapangan menjadi sebuah case dalam menerapkan pembelajaran anti korupsi di dunia nyata seperti industri.

Dengan 2-3 SKS tentu bukanlah waktu yang cukup untuk memahami arti pentingnya korupsi. Tetapi dengan terjun langsung di lapangan ini menjadi sebuah contoh menerapkan pondasi dalam kehidupan yang lebih nyata. Karakter dalam diri mahasiswa yang telah diperoleh semasa di kelas akan diuji dan dipraktekkan dalam dunia kerja yang sebenarnya.

Paling tidak mereka bisa melakukan praktek kerja di lapangan dengan menerapkan sendi-sendi pendidikan anti korupsi. Contoh yang paling mudah, bisa diterapkan dalam aspek waktu.

Mudah-mudahan mahasiswa disiplin dalam mengelola waktu saat melakukan kuliah kerja industri, sehingga tidak terindikasi melakukan praktik korupsi sekalipun soal waktu. Meski hanya soal waktu saja, namun di balik itu tentu ada hal-hal lain juga yang menjadi perhatian besar, dan itu juga menjadi bagian dari penguatan pendidikan anti korupsi.

Contoh “Jam kegiatan” dalam bentuk kuliah kerja di industri dengan memasukkan sendi-sendi-sendi pendidikan anti korupsi adalah segilintir case yang sangat kecil, tetapi hal itu akan menjadi sangat besar jika dilakukan dengan benar.

Tentu ada hal-hal besar yang mesti dilakukan dalam mendorong pendidikan anti korupsi dalam ranah kebijakan mas menteri dalam dunia pendidikan. Ini bukan perkara mudah untuk dilakukan. Tetapi perlu bergandengan tangan secara masif untuk mendukung ini. Secara umum, kebijakan mas menteri ini layak diapresiasi, tetapi pendidikan anti korupsi juga harus memberi kontribusi pada program ini.

* Pegiat Anti Korupsi, Dosen Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Komentar Netizen
Bagikan, agar menjadi energi positif untuk orang lain

Aktif dalam Penanggulangan Bencana, Jateng Diganjar Penghargaan BNPB

Previous article

Ada Gelaran Festival Budaya Internasional Terbesar di TIK Semarang

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.