fbpx
Nasional

Jokowi Resmi Teken PP Kebiri Untuk Predator Seksual Anak

JAKARTA,energibangsa.id—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang hukuman Kebiri untuk Predator Seksual.

PP itu memuat Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Beleid ini ditandatangani Jokowi pada 7 Desember 2020. PP tersebut adalah peraturan turunan dari Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Atasi kekerasan seks anak

Tujuan aturan ini diteken karena untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, sebagai efek jera untuk predator seksual anak.

“Bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak”, bunyi pertimbangan PP 70/2020, seperti dikutip, Minggu (3/1/2021).

“Serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang”, lanjutnya.

“Perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” imbuhnya.

Siapa yang dikenakan hukum kebiri?

Siapa saja yang bisa dikenakan kebiri dan pemasangan chip? Dalam PP No 70 Tahun 2020 disebutkan:

  • Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
  • Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Seksual Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan Orang Lain (Pelaku persetubuhan).
  • Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Seksual, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul. (Pencabulan).

Sedangkan untuk pelaku anak tidak dapat dikenakan Tindakan Kebiri Kimia. Dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang disebutkan dalam Pasal 4.

Tindakan kebiri kimia diganjarkan untuk pelaku yang dipidana karena aksi kekerasan seksualnya terhadap anak yang disebut dalam ayat (2).

Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pelaku persetubuhan selesai menjalani pidana pokok hukuman penjara.

Tindakan Kebiri Kimia

Tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang dilakukan kepada pelaku yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2)

Tindakan ini dilakukan paling lama 2 tahun dan dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk.

Dalam Pasal 7 ayat (2), pelaku harus melakukan tahapan penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Namun, berdasarkan Pasal 10 ayat (3), pelaku persetubuhan terhadap anak bisa terbebas dari tindakan kebiri kimia jika analisis kesehatan dan psikiatri menyatakan tidak memungkinkan.

Selanjutnya, pengaturan teknis pemasangan alat pendeteksi elektronik diatur dalam Pasal 14-17. Pemasangan alat ini berlangsung saat pelaku persetubuhan atau pencabulan terhadap anak selesai menjalani pidana pokok dan berlaku paling lama dua tahun.

PP No 70 Tahun 2020 juga mengatur tentang tindakan rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku persetubuhan atau pencabulan terhadap anak. Rehabilitasi yang diberikan berupa rehabilitasi psikiatrik, sosial, dan medis.

Selain itu, pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga diatur dalam PP ini. Pengumuman identitas tersebut dilakukan setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok.

Pasal 21 ayat 2 menjelaskan, pengumuman identitas dilakukan lewat papan pengumuman, laman resmi kejaksaan, media cetak, media elektronik, dan media sosial. (Nicola/EB)

Related Articles

Back to top button