fbpx
Ekonomi & Bisnis

Jokowi Reshuffle Kabinet, Pengusaha: Joss !

JAKARTA, energibangsa.id—Kehadiran enam Menteri baru Presiden Joko Widodo membuat pelaku usaha mengapresiasi dan berharap banyak pada nama-nama baru yang terpilih.

Misalnya, Ketua Umum DPD Himpunaan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang. Ia menilai langkah perombakan kabinet memang sangat ditunggu pelaku usaha.

“Reshuffle ini kebutuhan yang mendesak disamping untuk mengisi dua kursi Menteri yang kosong akibat terjerat kasus korupsi juga untuk penyegaran menghadapi tantangan ekonomi tahun 2021 yang kian menantang,” kata Sarman, Selasa (22/12) kemarin.

Dari enam wajah baru yang masuk Kabinet Indonesia Maju, empat di antaranya berlatar belakang profesional. Mereka semua diharapkan mampu menggairahkan pasar ekonomi sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Amanah yang berat

Dari enam nama yang terpilih, masing-masing memiliki amanah yang berat. Misalnya Menteri Perdagangan M. Lutfi mendapat tanggungjawab dalam meningkatkan pasar ekspor dan pemakaian produk dalam negeri.

Kemudian bersama kementerian pertanian mengendalikan harga pokok pangan, mengurangi ketergantungan impor dan pelayanan izin ekspor dan impor yang lebih baik serta revitalisasi pasar rakyat.

Sandi yang menjabat Menteri Pariwisata dan Kreatif pun demikian. Ia diharapkan mampu menyusun strategi industri pariwisata ditengah pandemi dan paska pandemi ke depan. Sehingga arus wisatawan asing ke depan dapat mencapai target untuk meningkatkan devisa negara dari sektor pariwisata

Pun, Wahyu Sakti Trenggono yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik. Khususnya berbagai kebijakan dan regulasi yang dipandang merugikan nelayan.

Sektor Kelautan dan Perikanan harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berkontribusi dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun depan.

Dua Menteri lainnya yaitu Tri Rismaharini dan Yahya Cholil Staquf,masyarakat berharap besar dapat melakukan gebrakan baru memberikan pelayanan dan bantuan sosial yang adil serta kebijakan berbagai pelayanan keagamaan dan kerukunan umat beragama. (*)

Related Articles

Back to top button