fbpx
Hukum

Jika Tak Mau Divaksin, Kamu Bisa Kena Sanksi Pidana!

SEMARANG, energibangsa.idKetua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PC-PEN) Airlangga Hartarto menyebut vaksin Covid-19 bersifat wajib sesuai undang-undang yang berlaku.

Pembagian vaksin di masa wabah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

“Berdasarkan undang-undang ini, vaksin adalah wajib. Kalau tidak diwajibkan akan menimbulkan bahaya pada masyarakat lain,” ujar Airlangga dalam diskusi virtual, Jumat (8/1/2021).

Airlangga menjelaskan, sesuai dengan yang termaktub dalam perundang-undangan, wabah adalah penyakit menular yang jumlahnya meningkat melebihi keadaan yang lazim.

Upaya perlindungan masyarakat

Pada Pasal 5 undang-undang itu dinyatakan bahwa pencegahan dan pengebalan atau imunisasi adalah tindakan perlindungan masyarakat di masa wabah.

Imunisasi diberikan kepada kepada orang yang belum sakit, namun berisiko terkena virus.

Meski demikian, Airlangga belum menjelaskan secara rinci terkait sanksi yang dikenakan bila masyarakat menolak vaksinasi.

Namun Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan ada sanksi pidana bagi masyarakat yang tak mau disuntik vaksin corona. Sebab, vaksinasi covid-19 bersifat wajib.

Ada sanksi pidana

Edward menyatakan sanksi pidana itu bisa berupa denda hingga penjara, atau bahkan keduanya sekaligus. Hal ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pada Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta.

“Jadi ketika vaksin wajib, maka jika ada warga negara tidak mau divaksin bisa kena sanksi pidana. Bisa denda, bisa penjara, bisa juga kedua-duanya,” ucap Edward dalam Webinar Nasional: Kajian Hukum, Kewajiban Warga Negara Mengikuti Vaksinasi, Sabtu (9/1) lalu.

Meski demikian, Edward menyebut bahwa hukum pidana ini menjadi sarana paling akhir. Artinya, hal ini dilakukan setelah penegakan hukum yang lain tak berfungsi.

“Artinya sosialisasi dari dokter, tenaga medis, itu penting untuk menciptakan kesadaran masyarakat,” jelasnya.

“Tanpa ada upaya paksa, penegakan hukum dengan konteks pidana itu tidak perlu dilakukan,” pungkasnya. (dd/EB)

Related Articles

Back to top button