fbpx
Lewat ke baris perkakas
EssaiKolom

Jika Ada Pejabat Korupsi, yang Salah itu Kita

Yanuar Aris Budiarto, alumni FISIP Unwahas Semarang

ENERGIBANGSA.ID – Tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara kaya raya, namun sayangnya pejabatnya masuk kategori miskin.

Miskin yang dimaksudkan di sini bukan pada harta benda, namun miskin kejujuran, akibatnya amanah pun diselewengkan.

Salah satu efek buruk dari mentalitas ketidakjujuran pejabat adalah perilaku korupsi.

Korupsi, secara bahasa artinya adalah mengurangi, sehingga korupsi dimaknai sebagai memangkas anggaran negara yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, namun dipotong untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu.

Namun semakin ke sini, TIPIKOR (tindak pidana korupsi) lebih umum lagi, karena tidak memangkas anggaran negara, tidak memotong uang rakyat, namun ‘menerima suap’ juga bagian dari tindak pidana korupsi.

Misalnya, Bupati X menerima uang suap dari pejabat dinas X agar jabatannya dinaikkan, atau Menteri X menerima suap dari pengusaha X agar mendapat jatah proyek pemerintah.

Pejabat tersebut tidak mengurangi atau mencuri uang rakyat, namun dia secara tidak langsung bisa dikategorikan ‘mengkhianati negara’, karena telah menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.

Korupsi, Salah Siapa?

Apakah mereka para pejabat korupsi itu salah? tentu saja iya. Tapi apakah kesalahan itu mutlak sebagai salah mereka, belum tentu, karena bisa jadi penyebab kekhilafan (tindak pidana korupsi) mereka itu adalah kita.

Cobalah lihat permasalahan ini dari sudut pandang lain, ketika mereka kampanye dan menyapa Anda? bayangan masyarakat adalah ‘ketemu calon pejabat publik, maka akan mendapat amplop’

Jika ketemu dan ternyata zonk, tidak ada amplop. maka yang terjadi adalah Gak ono wik, Gak obos….

Bayangkan, betapa banyak uang yang dikeluarkan untuk ‘serangan fajar’ yang kalian nanti-nantikan itu? Jika per-amplopnya diisi duit 20 ribuan, dan dikalikan 100.000 orang, maka butuh dana setidaknya 2 milyar untuk mendapatkan simpati dan suara anda.

Nominal di dalam amplop juga bersaing dengan amplop dari lawan politik, karena angka itu bisa jadi lebih besar lagi.

Itu belum termasuk biaya operasional kampanye, transportasi, logistik seperti baliho, kaos, dan lain-lain.

Maka, menjadi wajar ketika mereka sudah menjadi pejabat, maka mereka akan mencari ganti modal besar yang telah mereka keluarkan saat kampanye.

Ada sebuah adugium, “perilaku pejabat sangat mencerminkan pemilihnya”. Jika pejabat itu korupsi, mau dan berani makan uang yang bukan hak-nya, begitu juga pemilihnya, karena mau menerima amplop untuk sebuah hak pilih.

Jadi ketika ada pejaba korupsi, sebenarnya kita juga ikut menanggung dosa, sebab kita lah memilihnya dan mengirim dia ke kursinya sekarang.

Maka jika memilih politisi; calon legislatif, calon bupati, calon gubernur, calon presiden, pilihlah karena program kerjanya bagus teruji dan track record-nya terpuji.

Related Articles

Back to top button