fbpx
Lewat ke baris perkakas
Kabar Indonesia

Ini Lho, Sejarah Singkat Hari Jadi Jawa Tengah

ENERGIBANGSA.ID (Semarang) – Sobat energi, hari ini Sabtu, tepat tanggal 15 Agustus 2020 merupakan tonggak sejarah lahirnya Provinsi Jawa Tengah yang memasuki usia 70 tahun. Tapi tahukah kamu, sejarah lahir Jawa Tengah?

Ilustrasi Jawa Tengah, sumber: Instagram/ @kitia_mi_

Nah, sebagai salah satu Provinsi di Indonesia, Jawa Tengah sudah dikenal
sejak jaman penjajahan Belanda yang didasarkan pada peraturan-
peraturan yang berlaku pada saat itu.

Berdasarkan Wet Houdende Decentralisatie van Het Bestuur in Nederland – Indie (Decentralisatie Wet 1903), maka pemerintahan di Jawa dan Madura terbagi atas Gewest (Karesidenan), Afdeeling/ Regentschap (Kabupaten), District/ Standgeemente (Kotapraja),
dan Oderdistrict (Kecamatan).

Di era pendudukan Jepang, kolonial negeri Sakura, Jepang, melakukan perubahan tata
pemerintahan daerah, yakni melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942.

Aturan itu menetapkan bahwa Jawa Tengah adalah seluruh Jawa, kecuali Vorstenkendeh (Kerajaan-kerajaan) yang terbagi dalam wilayah Syuu (Karesidenan), Si (Kotapraja), Ken (Kabupaten), Gun (Distrik), Son Conder Distrik dan Ku
(Kelurahan).

Pasca Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, diterbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 yang menetapkan
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, pembentukan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004, bahwa tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.

Penyelenggaraan Pemerintahan

Sejak Indonesia memperoleh kemerdekaan hingga sekarang, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem Pemerintah Daerah adalah : (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, dengan prinsip otonomi berdasarkan kedaulatan rakyat; (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945, dengan prinsip otonomi sebanyak-banyaknya;

(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, dengan prinsip otonomi yang riil dan seluas-luasnya; (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dengan prinsip otonomi yang riil dan seluas-luasnya; (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab;

(6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab; (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab; (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.

Kepala daerah

Sejak merdeka sampai sekarang, Jawa Tengah telah dipimpin lebih dari
13 (tiga belas) Kepala daerah. (1)
Gubernur R. Pandji Soeroso, periode 5 September 1945–12 Oktober 1945; (2) Gubernur KRT. Mr. Wongsonegoro, periode 13 Oktober 1945–4 Agustus 1949;

(3) Gubernur R. Boedijono, periode Tahun 1949–1954; (4) Gubernur RMTP. Mangoennegoro, periode 8 Juli 1954–29 Nopember 1954; (5) Gubernur R. Soekardji Mangoenkoesoemo, periode Tahun 1958–1960; (6) Gubernur Mochtar, periode 15 Januari 1960–5 Mei 1966; dan (7) Gubernur H. Munadi, periode Tahun 1966–Tahun 1974.

(8) Gubernur H. Soepardjo Roestam, periode 28 Desember 1974–5 Juni 1983; (9) Gubernur H. Ismail, periode 1983-1993; (10) Gubernur H. Soewardi, periode 1993– 1998; (11) Gubernur H. Mardiyanto, periode I 1998–2002 dan periode II 2003–2007; (12) Gubernur H. Ali Mufiz, MPA, periode 28 September 2007–22 Juni 2008;

(13) Gubernur H. Bibit Waluyo, periode 23 Agustus 2008–23 Agustus 2013, (14) Gubernur H. Ganjar Pranowo, SH, M.Si, periode I 2014-2019 dan periode II 2019-2024.

Ketua DPRD Jawa Tengah

Pimpinan wakil rakyat yang duduk di parlemen provinsi Jawa Tengah, antara lain: (1) H. Imam Sofwan, periode 1955–1971; (2) Parwoto, periode 1971–1977; (3)
H. Widarto, periode 1977 – 1982; (4) Ir. H. Soekorahardjo, periode 1982 – 1992.

(5) Drs. H. Soeparto Tjitrodihardjo, periode 1992–1997; (6) Alip Pandoyo, periode 1997–1999; (7) Mardijo, periode 1999–2004; (8)
H. Murdoko, SH, periode 2004–2012, (9)
Drs. Rukma Setyabudi, MM, periode 2012-2014 dan 2014-2019, serta (10) H Bambang Kusriyanto , periode 2019-2024 mendatang. (dd/EB)

Related Articles

Back to top button