fbpx
Kabar Daerah

Ini Dia Info Lengkap Soal Surat Edaran Gubernur Tentang PPKM di Jateng, Yuk Simak…

SEMARANG, energibangsa.id – Ganjar Pranowo tetapkan 23 kabupaten/kota di Jateng ikut dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat untuk mengadakan PPKM Jawa-Bali.

Dilansir dari Kompas, Minggu (10/1), penetapan daerah yang ikut terlibat dalam PPKM sudah diatur dalam surat edaran Gubernur Jateng yang diterbitkan pada Jumat (8/1) lalu. Maka dari itu, informasi mengenai surat edaran gubernur Jateng akan dibahas dalam artikel ini. Seperti ini nih..

Dalam surat tersebut, Ganjar memberikan instruksi kepada Bupati/Walikota di 23 kabupaten/koa tersebut untuk melakukan aturan pembatasan. PPKM Jawa-Bali ini akan dimulai tanggal 11-25 Januari 2021 dan berpedoman sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021.

Wilayah yang termasuk dalam PPKM di Jateng yaitu Seamarang raya yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak dan Grobogan. Selanjutnya Solo Raya yang meliputi Kota Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten dan Wonogiri.

Kemudian dari Banyumas Raya yang meliputi Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara dan Kebumen. Terakhir yaitu beberapa kabupaten yang memiliki kasus covid-19 yang tinggi yaitu Kota Magelang, Kudus, Pati, Rembang dan Brebes.

Instruksi lanjutan

Tak hanya meminta bupati/walikota di 23 daerah untuk mempersiapkan dan memberlakukan PPKM saja. Dalam surat edaran tersebut, Ganjar juga menambahkan instuksi lanjutan  yaitu :

  • Meningkatkan ketersediaan Tempat Tidur (TT) ICU dan TT isolasi untuk menangani pasien covid-19 di rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta minimal 30 persen dari ketersediaan TT saat ini. Ketentuanna setiap Kabupaten/Kota wajib menyediakan TT ICU minimal 15 untuk covid-19.
  • Penguatan protokol kesehatan berupa operasi kedisiplinan dan konsistensi masysarakat dalam melakukan 3M dan 3T secara tepat sasaran.
  • Penguatan protokol kesehatan dengan peningkatan operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, TNI, Polri dan instansi terkait.  Seperti Disporapar, Disperindag, DiskopUMKM, Disnakertrans, Dishub dan lainnya.
  • Peningkatan Jogo Tonggo di lingkungan masyarakat untuk mendukung fungsi Puskems dalam melaksanakan 3T dan promosi kesehatan.

Jumlah tenaga kesehatan diperbanyak

 Bupati/Wali Kota se Jawa Tengah juga diminta untuk menambah jumalh tenaga kesehatan. Terutama dokter dan perawat sesuai dengan kebutuhan atas penanganan pasien covid-19 di tiap daerahnya.

Peningkatan nakes bisa diperoleh dengan kerja sama dengan organisasi profesi seperti IDI, PPNI, PATELKI dan lainnya. Sedangkan perekrutannya dana bisa bersumber dari APBD, BLUD dan pembiayaan mandiri.

Kesiapan vaksinasi

Terkait dengan pelaksanaan vaksinasi, Bupati/Wali Kota se JAWA Tengah diminta untuk mempersiapkan dalam segala hal. Baik dari cold chain (rantai dingin) , fasyankes yang mampu untuk vaksinasi dan tenaga vaksinator.

Hal lainnya yaitu data sasaran vaksinasi, langkah antisipasi untuk kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) dan sosialisasi vaksinasi untuk menghindari adanya penolakan vaksinasi dimasyarakat. (*)

Related Articles

Back to top button