Pojok Bangsa

Ini Daftar Gubernur, Wali Kota/ Bupati yang Tolak Omnibus Law

energibangsa.id — Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang disahkan Senin, (5/10) itu tak hanya menyulut aktivis mahasiswa dan buruh turun aksi berdemonstrasi. Justru dengan aksi mereka itu, beberapa kepala daerah turut bersuara.

Sejumlah kepala daerah hingga ketua DPRD telah menyatakan tidak setuju terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Pengesahan UU Cipta Kerja telah memicu gelombang demostrasi di berbagai daerah.

1.Gubernur Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, misalnya, berjanji meneruskan penolakan kaum buruh dan mahasiswa kepada pemerintah pusat. Kang Emil, (baca: panggilan Ridwan Kamil) menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) agar UU Cipta Kerja tidak jadi diberlakukan.

2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X juga bersikap serupa. Sri Sultan berjanji menyampaikan penolakan buruh terkait Omnibus Law kepada pemerintah pusat. Sri Sultan menyanggupi aspirasi kaum buruh untuk mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi.

3.Gubernur Kalimantan Barat

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji juga bersikap serupa dengan Ridwan Kami dan Sri Sultan. Lewat akun Facebook pribadinya, Sutarmidji berharap tidak ada lagi demonstrasi di Kalbar terkait UU Cipta Kerja.

Dia memohon kepada Presiden Jokowi untuk secepatnya mengeluarkan perpu yang menyatakan mencabut Omnibus Law Cipta Kerja demi terhindarnya pertentangan di masyarakat yang tidak mustahil semakin meluas.

Bang Midji, panggilan populer Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, telah menyerap aspirasi pekerja, mahasiswa, masyarakat, dan elemen lainnya untuk selanjutnya membuat surat kepada pemerintah pusat.

4.Gubernur Sumatra Barat

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno juga bersikap sama dengan tiga gubernur lainnya. Gubernut Irwan pun mengeluarkan Surat Nomor 050/1422/Nakertrans/2020 yang berisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar meneruskan aspirasi serikat pekerja atau buruh yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Surat yang ditandatangani Irwan tersebut ditujukan kepada pemerintah pusat.

5.Gubernur DKI Jakarta

Saat melakukan dialog dengan para pendemo pada Kamis (8/10) malam WIB Gubernur DKI Anies Rasyid Rasyid Baswedan berjanji meneruskan aspirasi terkait penolakan Omnibus Law pada pemerintah pusat.

Anies juga mengaku tak pernah dilibatkan dalam daftar penyusunan Omnibus Law, meski namanya tercantum sebagai satgas. Meski demikian, ia siap menggelar audiensi dengan seluruh gubernur di Indonesia.

6.Bupati/ Wali Kota dan pimpinan DPR

Tak hanya gubernur, bupati/ wali kota serta pimpinan DPR pun tak luput melakukan hal yang sama. Beberapa kepala daerah serta DPR yang menginginkan pembatalan UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut.

Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Bupati Bandung Dadang M Naser, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi, Bupati Subang H Ruhimat, Bupati Garut Rudi Gunawan, Bupati Tegal Umi Azizah, Bupati Limapuluh Kota Irefendi Arbi, dan Wali Kota Malang Sutiaji.

Tak hanya kepala daerah, beberapa pimpinan DPRD juga santer dikabarkan turut melakukan penolakan atas pengesahan UU Cipta Kerja. Bahkan, beberapa pimpinan eksekutif dan legislatif di daerah bahkan ikut demo bersama kaum buruh. Hmmm …. Keren,ya? (*)

Related Articles

Back to top button