Kabar Indonesia

Bupati Demak: Tahun 2020 Warga Demak Tidak Boleh BAB Sembarangan

ENERGIBANGSA.ID – Bupati Demak H M. Natsir mencanangkan 2020 Kabupaten Demak harus bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), guna mendukung Program Universal Akses yaitu 100% Akses Air Minum, 0% Kawasan Kumuh dan 100% Akses Sanitasi yang Layak.

Bupati Demak H M. Natsir memaparkan dalam acara Pencanangan/Deklarasi Kecamatan Wonosalam Open Defecetion Free (ODF) Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) di Balai Desa Getas Kecamatan Wonosalam, Selasa (29/10).

HM.Natsir juga mengungkapkan jika Kabupaten Demak harus meningkatkan akses air bersih. Wilayah kumuh perlu di benahi agar masyarakat mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang layak

Di Kabupaten Demak terdapat 249 desa, 50 desa/kelurahan diantaranya sudah berhasil terbebas dari buang air besar semabarang. Usaha nyata yang dilakukan Bupati Demak tidak akan berjalan sesuai program jika bukan karena partisipasi masyarakat yang ikut disiplin menjaga lingkungan sehat.

“Untuk itu dibutuhkan suatu upaya nyata untuk mengubah kebiasaan tersebut. Mengingat dampak dari buang air besar sembarangan dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Salah satunya adalah diare, dimana sejak tahun 2010, diare merupakan penyakit yang banyak diderita oleh anak-anak dan balita. Buruknya kondisi sanitasi di lingkungan tempat tinggal disinyalir menjadi penyebab utama penyakit ini,” kata HM. Natsir, sebagaimana dilansir dari rmoljateng.com

Bupati Demak yang menghadiri acara di Kecamatan Wonosalam merasa sangat senang dan apresiatif pencanangan ini direalisasikan. Ia juga menghimbau jika awal untuk mendapatkan tingkat derajat kesehatan yang baik dimulai dari menjaga kebersihan diri sendiri.

Sosialisasi pada warga yang lebih intensif ini dijelaskannya lagi jika Stop Buang Air Besar Sembarangan atau ODF adalah kegiatan masayarakat yang tidak boleh buang air besar di sembarang tempat. Di dalam program ini termasuk akses sanitasinya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Dr.Singgih Setyono, M.Kes. menambahkan jika para kades untuk menggunakan dana DD/ADD sesuai prioritas guna mencukupi pendanaan pebangunan WC yang idealnya setiap rumah memiliki satu WC.

“Dana DD/ADD bisa di pakai untuk membuat WC. Warga yang belum punya WC didata kemudian di bantu dibuatkan WC. Kalau kita bisa mengatasi masalah lingkungan dan perilaku yang tidak sehat otomatis 55 % masalah penyakit bisa teratasi. Kalau WC sudah beres bisa digunakan untuk sampah. Bila sampah teratasi maka 65% masalah teratasi,” pungkas Singgih.

Related Articles

Back to top button