fbpx
Kabar Daerah

Hingga Oktober 2020, 95% Penerimaan PBB Masuk Kantong Pemkot Pekalongan

PEKALONGAN, energibangsa.id – Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Pekalongan hingga pertengahan bulan Oktober 2020 sudah mencapai 95%. Jumlah ini meningkat dibandingkan realisasi penerimaan PBB tahun 2019.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pekalongan Dayo Bbudi Wibowo menyampaikan angka tersebut merupakan capaian dari program stimulus kepada wajib pajak yang berlaku hingga akhir bulan Oktober ini.

Program stimulus ini berupa penghapusan denda kepada masyarakat maupun lembaga yang memiliki tunggakan atau telat membayar pajak.

“Beberapa badan atau lembaga kami berikan kesempatan tenggang waktu untuk pembayarannya. Untuk PBB, per 31 Oktober kami tetapkan batas maksimal agar tidak terkena denda. Kalau melebihi itu maka akan diberlakukan denda lagi,” kata Doyo, Selasa (20/10) lalu.

Pemberian stimulus ini, disampaikan Doyo, dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pemkot Pekalongan terhadap kemungkinan munculnya kesulitan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Dengan program ini, ia optimis dapat mendorong masyrakat Pekalongan untuk melakukan kewajibannya membayar pajak.

“Tapi memang ada rasionalisasi pendapatan, karena dikhawatirkan masa pandemi ini mungkin ada yang tidak berkemampuan untuk membayar makanya semua pajak akhirnya secara hitungan perencanaan ada penurunan termasuk pajak PBB”, jelasnya.

“Sebelumnya kami sudah umumkan dan berikan penjelasan, sehingga sejumlah badan yang memiliki tagihan tunggakan, ada yang sejak tahun 2005, tahun 2008 sampai sekarang, akhirnya mereka mampu menyelesaikan tunggakan – tunggakan itu karena ada penghapusan denda,” imbuhnya.

Ia turut menghimbau masyrakat yang belum menyelesaikan pembayaran pajak PBB agar dapat melakukannya sebelum batas akhir pada 31 Oktober 2020.

WTP Kelima

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan juga menunjukkan kinerja baiknya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberi penghargaan terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Tahun 2019. Opini WTP ini telah berhasil dikatongi Pemerintah Kota Batik selama lima kali berturut-turut.

Wahyu Harmono, Kepala KPPN Kota Pekalongan, menyebut ada 15 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mendapat penghargaan WTP lima kali berturut-turut.

Selain Kota Pekalongan, yakni Kabupaten Semarang, Banjarnegara, Banyumas, Blora, Boyolali, Grobogan, Karanganyar, Kudus, Pati, Pekalongan, Purworejo, Sragen, Sukoharjo, Temanggung, Wonogiri, dan Kota Pekalongan.

“Ini pencapaian luar biasa yang diterima Kota Pekalongan dan kami apresiasi atas kinerja Wali Kota selaku pimpinan daerah beserta jajaran OPD nya. Opini WTP ini merupakan audit keseluruhan dari BPK yang memang independen”, jelas Wahyu.

“Dimana, tidak hanya menyajikan bagaimana data aset saja, melainkan juga tata cara pengelolaan daerah yang dianggap sangat baik sehingga diperoleh opini WTP,” imbuhnya.

Wali Kota Pekalongan, Saelany Mahfudh, mengaku gembira dan bangga atas predikat WTP yang kelima kalinya. Dirinya berharap, penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi dirinya dan seluruh jajarannya.

“Tentu saja kami merasa bahagia dan bangga atas pencapaian WTP lima kali berturut-turut ini. Penghargaan ini menjadi suatu motivasi jajaran Pemkot Pekalongan untuk lebih semangat lagi dalam membangun Kota Pekalongan yang lebih baik lagi”, ujar Wali Kota.

“Kami terus (berusaha) mempertahankan predikat ini dengan dibuktikan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang benar. Sehingga bisa memperoleh opini WTP ini sejak tahun 2015-2019, yang berdampak pada akhirnya Kota Pekalongan mendapatkan Dana Intensif Daerah (DID) yang lebih besar lagi,” terang Saelany.

Saelany menerangkan, keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidaklah mudah. Sehingga, hasil opini WTP tersebut merupakan sebuah prestasi yang luar biasa untuk Kota Pekalongan. Ditambahkannya, prestasi tersebut juga berkat dukungan dan kerja sama jajaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Pekalongan. (Sasa/EB)

Related Articles

Back to top button