Kabar IndonesiaNasional

Hindun Anisah Buka Suara Soal Pelecehan Seksual di Pesantren Jombang

ENERGIBANGSA.ID, JEPARA – Ketua Fasantri (Forum Pengasuh Pesantren Putri), Hj. Hindun Anisah MA, turut buka suara atas kasus pelecehan seksual tersangka Mochamad Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (42) terhadap santriwati di pesantren Jombang, Jawa Timur.

Perempuan yang akrab disapa Bunda Hindun itu mengatakan siapa pun yang melakukan tindak pidana pelecehan dan atau kekerasan seksual harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bunda Hindun -sapaan akrabnya- menilai semua lembaga pendidikan memiliki potensi yang sama besarnya untuk terjadi pelecehan seksual.

“Tidak hanya pesantren, tapi semua lembaga yang berbentuk asrama, pengumpulan, seperti sekolah, perguruan tinggi, itu juga bisa menjadi ancaman, ” ujarnya melaui keterangan tertulis.

Ajak Para Bu Nyai Antisipasi

Maka dari itu, ulama perempuan yang mendapatkan gelar MA dari Belanda itu mengajak para pengasuh pesantren mensosialisasikan UU TPKS dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren yang telah disusun oleh Fasantri.

”Saya bersama para bu Nyai di Fasantri, sangat mewanti-wanti untuk bersama-sama mendorong meningkatkan peran Bu Nyai dalam mengantisipasi ancaman kekerasan di pesantren,” lanjutnya.

Menurutnya, langkah penerapan SOP Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren ini mengantisipasi ancaman kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

Tidak Mencerminkan Perilaku Pesantren

Bu Nyai cucu Mbah Hamid Pasurusan dan Mbah Ali Maksum Krapyak Jogjakarta itu menegaskan bahwa perilaku tersangka pelecehan seksual ini bukanlah representasi pesantren.

“Perlu digarisbawahi dan dicetak tebal, bahwa apa yang dilakukan oleh tersangka ini tidak mencerminkan Pesantren itu sendiri,” ujar Hindun Anisah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/7).

Hj Hindun Anisah MA, yang juga merupakan pengurus Rabithah Ma’had Islamiyaah Nahdlatul Ulama (RMI NU) menegaskan bahwa pelaku Tindakan pelecehan seksual itu harus dihukum sesuai undang-undang TPKS.

“Kalau tersangka sudah menyerahkan diri, proses hukum harus berjalan sesuai Undang-Undang Tindak Pindana Kekerasan Seksual,” pungkas Hindun. (*)

hindun anisah
Hindun Anisah, Ketua Umum Fasantri (doc EB)

Related Articles

Back to top button