Kabar Indonesia

Hemat Anggaran, KPU Usulkan Sistem Digital dalam Penyelenggaraan Pemilu

ENERGIBANGSA.ID – Tak memungkiri era digital, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan untuk melakukan digitalisasi saat pemilihan umum (pemilu). Adanya penyelenggaraan pemilu dengan digitaliasasi dapat menghemat anggaran dana dan mempercepat kinerja.

“Kalau kita bikin e-rekap, salinan data digital penghematannya sangat besar,” ujar Ketua KPU Arief Budiman usai menyampaikan laporan ke Presiden Joko Widodo, Senin (11/11). Melansir dari kontan.co.id

Usulan dari KPU sudah disampaikan ke Presiden Jokowi melalui Ketumnya, meskipun demikian masih harus diadakan peninjauan ulang tahap-tahap yang perlu diperhatikan dari adanya e-rekap. Selain mempermudah kinerja pemilu dan menghemat anggaran, dalam memutuskan sangat diharuskan tidak gegabah.

Aspek yang harus diperhatikan juga banyak misalnya mendata jumlah TPS yang ada di seluruh Indonesia, SDM masyarakat sebelumnya perlu mendapatkan sosialisasi dan sistem yang dibuat harus kuat dari tindak peretasan sehingga keamanan data tidak mudah dibobol.

Kesiapan yang masih dalam agenda dan hitungan detail pengurangan anggaran yang masih belum tahu, adanya usulan KPU yang meminta sistem perlu menggunakan digitalisasi menjadi sebuah usulan yang baik memperbarui sistem kerja memanfaatkn teknologi.

Adanya digitalisasi untuk kepentingan pemilu ke depannya juga dapat menghilangkan anggaran rapat pleno yang sebelumnya biasa dilakukan di hotel dengan biaya sewa.

Arief mengusulkan untuk mengubah Undang Undang (UU) pemilu agar menggunakan e-rekap sebagai dasar penetapan hasil pemilu. Hasil dalam e-rekap menggantikan dokumen fisik yang digunakan sebelumnya.
“Tentu menggantikan yang manual, tapi itu harus diatur di UU karena UU masih menentukan yang manual menjadi dokumen resminya,” terang Arief.

Selain itu, Arief juga memberikan kisi-kisi mengenai sistem untuk pemilu ke depan yang dilakukan secara digital. Ia mengusulkan untuk adanya salinan dalam bentuk digital sehingga nantinya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tinggal memfoto atau men-scan formulir C1 dan dapat dijadikan sebagai dokumen resmi.

KPU berharap pemerintah segera melakukan revisi UU untuk mencapai digitalisasi penyelenggaraan pemilu. Paling lambat revisi UU selesai pada tahun 2021.

“Sehingga 1 tahun, 2021-2022 kita gunakan untuk sosialisasi, menyusun PKPU, kemudian 2023-2024 kita tinggal memasuki tahapan penyelenggaraan,” jelas Arief.

Bagaimana menurut Sobat Energi, apakah akan lebih efektif jalannya pemilu online di masa mendatang?

Related Articles

Back to top button