fbpx
Lewat ke baris perkakas
Nasional

Heboh DPR Bahas RUU Ciptaker di Hotel, Begini Alasannya

ENERGIBANGSA.ID (Semarang) — Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI Ilhamsyah beri kritik pada DPR, sebab heran pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) digelar di Hotel Swissbel, Serpong, Banten, Minggu (27/9) lalu.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan bahwa rapat RUU Cipta Kerja di hotel karena gedung MPR/DPR sejak Sabtu (26/9) pagi mengalami pemadaman listrik.

“Pada Jumat malam, ketika kami masuk pembahasan ketenagakerjaan. Setelah dengar presentasi pemerintah, waktu itu dari pimpinan rapat disampaikan bahwa ada surat dari Sekretariat Jenderal yang mengatakan bahwa mulai Sabtu terjadi pemadaman listrik. Mulai 08.00 sampai batas waktu yang tak disebutkan,” kata Achmad Baidowi, melansir CNN, Senin (28/9).

Menurutnya, pihaknya tidak mungkin bekerja tanpa listrik dan ketidakpastian dalam menuntaskan pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker.

“Kita cek ke PLN, ternyata pasokan listrik tidak ada masalah, masalahnya ada di instalasi lokalnya, kalau tidak salah ada ledakan atau apa saya nggak tahu, mungkin ada yang terbakar. Itu harus dibenarkan dulu. Sampai sekarang, kami belum dapat kepastian itu, apakah sudah bisa atau belum,” ujar Wasekjen PPP itu.

DPR Bahas RUU

Achmad Baidowi juga menambahkan, menggelar rapat di luar Gedung MPR/DPR dan di luar hari kerja tidak menyalahi aturan. Dalihnya, langkah lanjutan rapat RUU Ciptaker di hotel boleh dilakukan selama mendapatkan izin dari pimpinan DPR dan dalam situasi mendesak.

“Tata tertib DPR dimungkinkan rapat di luar DPR, apabila ada izin dari pimpinan, izin pimpinan sudah kita dapatkan. Apakah boleh rapat di luar hari kerja? Boleh asalkan mendesak dan seizin pimpinan, dua-duanya kita dapatkan,” jelasnya.

Achmad Baidowi menegaskan bahwa pihaknya ingin memaksimalkan waktu yang tersedia untuk menuntaskan pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker.

“Kenapa dibilang mendesak, ketentuan peraturan DPR pembahasan RUU itu ada limitasinya, ada deadlinenya. Jadi, pembahasan RUU itu dibatasi maksimal tiga kali masa sidang, RUU Omnibus Law Ciptaker pembahasannya sudah tiga kali masa sidang,” tuturnya.

Rapat pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Omnibus Law Ciptaker tetap berlangsung secara terbuka meski digelar di luar gedung MPR/DPR, dapat disaksikan publik melalui berbagai kanal media sosial DPR.

Ia kembali menegaskan tidak ada yang ditutupi oleh pihaknya meski rapat diadakan di luar Gedung MPR/DPR pada Minggu lalu.

“Substansinya adalah rapat itu disiarkan secara terbuka, publik berhak tahu di seluruh penjuru nusantara bahkan di luar negeri pun bisa akses karena itu disiarkan melalui Youtube, website DPR, media sosial DPR,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa rapat tersebut bisa ditonton di belahan dunia manapun, tanpa batasan ruang dan waktu, dimana bahasan dalam rapat dilihat dan juga disimak. Hal ini menunjukkan tidak ada hal yang ditutup-tutupi.

Sebelumnya, elemen serikat buruh memergoki Baleg DPR menggelar lanjutan rapat cipta kerja di Hotel Swissbell pada Minggu (27/8) kemarin. Melalui keterangan resminya, Ketua KPBI Ilhamsyah mengaku heran, menurutnya pembahasan itu terkesan seperti sengaja dipercepat oleh Baleg karena digelar pada hari libur. (Annisaa/EB).

Related Articles

Back to top button