fbpx
Kabar Indonesia

Hati-Hati! Beredar KIP Hoaks, Ini Kata Kemendikbud

ENERGIBANGSA.ID (Jakarta) – Sejak minggu kedua bulan Agustus 2020, beredar informasi pendaftaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui formulir online.

Edaran informasi  di sejumlah plaform media sosial ini menyebutkan, siswa bisa mendaftarkan diri untuk KIP melalui link yang disematkan.

Akun Facebook Riyan membagikan tautan formulir pendaftaran Kartu Indonesia Pintar ke Grup Facebook #SDKBB ” SEPUTAR DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT ” yang memiliki sekitar 181.000 anggota. Tautan itu mendapat 239 komentar dan sudah 50 kali dibagikan.

Dalam unggahannya Riyan menulis “Bagi yang punya putra putri SD, SMP, SMA/K ingin mengajukan program Indonesia Pintar / Kartu Indonesia Pintar, silakan mengisi link di bawah ini. Ditunggu sampai tanggal 25 Agustus 2020. Tks,”

kartu Indonesia Pintar

Tautan yang disematkan mengarahkan siswa ke laman google form dengan judul Daftar Kartu Indonesia Pintar.

Siswa juga diminta mengisi data diri serta sekolah. Termasuk tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, alamat, sampai Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Informasi yang sama juga diunggah akun Twitter @AlwiKe1 membagikan tautan formulir online pendaftaran KIP. Twit dilayangkan pada 13 Agustus 2020.

Dari unggahannya itu, ada yang merespons dengan menanyakan, apakah juga berlaku di Jawa Timur.

“Maturnuwun bang…ponakanku di jawa timur, bisa ya?” tulis sebuah akun.

Hoaks

Namun, benarkah tautan formulir daring pendaftaran KIP tersebut resmi dari pemerintah?

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan informasi pendaftaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui formulir online yang beredar di masyarakat merupakan berita bohong alias hoaks.

“Alamat yang ditunjuk untuk pendaftaran itu bukan dari kami,” kata Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidik Kemendikbud, Abdul Kahar kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Senin (24/8).

Ia menjelaskan mekanisme pendaftaran KIP Kuliah dilakukan melalui Data Pokok Pendidikan Kemendikbud. Data ini diusulkan oleh satuan pendidikan, bukan siswa secara langsung.

“[Juga harus] divalidasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk jenjang pendidikan dasar. Sedangkan jenjang pendidikan menengah oleh Dinas Pendidikan Provinsi,” tambahnya.

Dikutip dari Antara, Kemendikbud melalui unggahan story di akun instagram resminya  juga menjelaskan bahwa tautan tersebut merupakan bagian dari penipuan.

Diamini oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yangmenyatakan formulir dari pendaftara KIP tersebut memuat informasi palsu karena buka bersumber dari pemerintah, dihimpun Antara dari laman resmi Kominfo (23/8). (Sasa/EB)

Related Articles

Back to top button