Kabar IndonesiaNasionalPendidikanRagam Bangsa

Hari Anak Nasional dan Catatan Buram yang Harus Dihapuskan

ENERGIBANGSA.ID — Anak merupakan aset penting bagi keluarga dan negara. Tak ayal mereka harus dilindungi untuk kemudian menjadi penerus bangsa.

Berangkat dari kesadaran itu, 35 tahun silam, Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto menetapkan Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli.

Penetapan dilakukan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984.

Keppres tersebut setidaknya berbunyi bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karenanya, bekal untuk anak perlu dijamin dengan baik. Usaha pembinaan, khususnya orang tua, juga menjadi titik penting bagi anak.

Namun, setelah 34 tahun Keppres itu ditetapkan, upaya untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak seolah menemukan rintangan besar.

Betapa tidak, alih-alih mendapatkan perlindungan yang baik, anak-anak justru kian rentan menjadi korban kekerasan.

Tengok saja hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada 2018 lalu.

ilustrasi kekerasan pada anak. (dok Jabarnews )

Dalam survei tersebut menunjukkan, 2 dari 3 anak dan remaja di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.

Apa yang dialami anak itu meliputi kekerasan seksual, kekerasan emosional, dan kekerasan fisik.

Sebagian kekerasan bahkan dilakukan oleh lingkungan terdekat, termasuk keluarga.

Tak cuma menjadi korban, survei SNPHAR juga menemukan anak sebagai pelaku kekerasan.

Sebanyak 3 dari 4 anak melaporkan pernah melakukan kekerasan emosional dan fisik terhadap teman sebaya.

Data SNPHAR 2018 menunjukkan kekerasan terhadap anak tengah berada dalam posisi kritis.

“Kejahatan ini tidak mungkin bisa diselesaikan tanpa adanya kerja sama seluruh pihak, termasuk keluarga,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, disitir energibangsa.id situs resmi Kemen PPPA.

Kekerasan terhadap anak tak ubahnya fenomena gunung es. Bahwa apa yang muncul di permukaan belum tentu memperlihatkan fakta yang sesungguhnya.

Tak menutup kemungkinan jika angka kasus kekerasan terhadap anak melebihi data yang ada. 

“Kita tidak tahu berapa data kekerasan terhadap anak yang sebenarnya. Kemungkinan besar data yang tidak terlaporkan jauh lebih banyak,” tambah Yohana.

Indonesia sendiri telah turut meratifikasi Konvensi Hak Anak pada September 1990.

Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak. Termasuk di antaranya memberikan perlindungan agar anak terhindar dari kekerasan.

Namun, selang hampir tiga dekade kemudian, anak-anak Indonesia justru terjerumus kedalam ‘lubang’ kekerasan.

Tidak lah berlebihan jika pada peringatan Hari Anak Nasional kali ini disebut bahwa situasi anak Indonesia masih belum terbebas dari kondisi darurat kekerasan.

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas Anak), jumlah kekerasan terhadap anak di tengah kehidupan masyarakat terus meningkat.

Sebanyak 52-58 persen pengaduan yang diterima didominasi kasus kekerasan seksual.

Selebihnya sekitar 48 persen merupakan kasus kekerasan dalam bentuk lain seperti penganiayaan, penculikan, dan eksploitasi anak. Sebagian besar kasus kekerasan dilakukan oleh orang terdekat.

Peran Orangtua dan Sekolah dalam melindungi anak (dok Majalah 1000guru )

Data juga menunjukkan bahwa rumah dan lingkungan sekolah tak lagi memberikan rasa nyaman dan jaminan atas perlindungan anak.

“Kedua tempat ini justru menjadi tempat yang menakutkan bagi anak,” ujar Ketua Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait, dalam keterangan resminya yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (22/7).

Ketahanan keluarga, kata Arist, telah tergerus dan mulai pupus. Pola pengasuhan anak yang telah bergeser mengakibatkan keluarga tak lagi menjadi tempat yang nyaman bagi anak. 

“Keluarga bahkan tak bisa menjadi garda terdepan perlindungan anak,” kata Arist.

Dia menilai, pola pengasuhan anak di zaman modern ini tak menekankan pada unsur dialog partisipatif.

Pola pengasuhan ini sangat penting. Sebab mementingkan adanya keterbukaan dan menjadikan keluarga sebagai guru utama bagi anak.

Perlu adanya perubahan paradigma pola pengasuhan dalam keluarga yang otoriter menjadi pola pengasuhan yang menekankan pada dialog partisipatif.

“Keluarga harus menjadi guru utama bagi anak,” kata dia.

Keluarga dan Orang tua mempunyai peran penting dari dalam bagi anak. (dok mediaindonesia.com )

Peringatan Hari Anak Nasional 2019 pun diharapkan menjadi momentum bagi keluarga, orangtua, masyarakat dan pemerintah untuk menghapus catatan buram yang terjadi terhadap anak di Indonesia.

Keluarga, Orangtua dan Pemerintah menjadi garda terdepan untuk melakukan hal tersebut.

Keluarga dan Orang tua mempunyai peran penting dari dalam bagi perlindungan, pengasuhan dan pemenuhan hak anak.

Pola pengasuhan dan perlindungan yang tepat dapat menciptakan kegembiraan anak yang terbebas dari ancaman kekerasan sebagaimana yang diharapkan.

Sementara Pemerintah sebagai pemegang kebijak sudah sepatutnya membuat berbagai kebijakan yang mengandung unsur kelayakan dan perlindungan untuk anak.

Bahkan yang lebih penting lagi seharusnya pemerintah memenuhi segala hak-hak yang dimiliki anak, baik yang normal maupun penyadang disabilitas.

Apalagi dengan telah meratifikasi Konvesi Hak Anak Internasional maka pemerintah wajib melakukan pemenuhan hak anak sebagaimana didalam konvesi tersebut.

Peringatan Hari Anak Nasional kali ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kesadaran dan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu tentang Perlindungan Anak.

Sehingga tak ada lagi kedepannya catatan buram yang membayangi anak-anak Indonesia.

Yang membut mereka terancam dan merasa tidak terlindungi atau membuat mereka menganggap bahwa diri mereka tidak diperdulikan.

Related Articles

Back to top button