fbpx
Kabar Daerah

Gagal Panen? Ini Syarat Petani dapat Asuransi dari Pemprov, Akibat Bencana dan Serangan Hama

SEMARANG, energibangsa.id—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kuota Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 2021 kepada 29 kabupaten.

Melansir Ayosemarang, Selasa (23/2/2021), lahan yang dimaksud adalah seluas 20 ribu hektar. Kuota tersebut diperuntukan bagi wilayah yang sawah padinya memiliki risiko bencana tinggi  dan serangan hama.

Bagi petani miskin

Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jawa Tengah Tri Susilarjo mengatakan, alokasi AUTP di Jateng diperuntukkan bagi petani miskin.

Seluruh biaya keikutsertaan AUTP yang berasal dari anggaran APBD Provinsi Jateng, digratiskan.

“Kalau total AUTP Provinsi diakumulasikan dari tahun 2019 mencapai 100 ribu hektare. Kegiatan AUTP dari APBD sifatnya untuk penanggulangan kemiskinan. Semua premi yang ditanggung, itu dibayarkan provinsi,” ujarnya, Selasa (23/2/2021). 

Ia mengungkapkan, tujuan pemberian AUTP adalah melindungi petani dari gagal panen atau puso. Adapun, 29 kabupaten yang tahun ini diprioritaskan mendapat kuota di antaranya, Sragen, Grobogan, Pemalang, Brebes, Kudus, Demak, Kebumen, Purworejo, Blora, Sukoharjo, Klaten  dan  Wonogiri.

Syarat dan ketentuan

Tri memaparkan, kriteria sawah padi yang dapat diasuransikan, adalah yang rentan tersapu banjir, kekeringan atau diserang hama.

Ketika terkena bencana, nantinya akan ada tim penilai yang turun. Ketika tingkat kerusakan sekitar 75 persen, maka klaim akan bisa cair. 

Kalau untuk AUTP dari Provinsi, maksimal luasan yang bisa diasuransikan 0,5 hektare. Karena kita ingin membantu petani yang kurang mampu.

“Sementara klaimnya jika puso, adalah Rp6 juta per hektare per musim tanam,” sebutnya.

Ditambahkan, program AUTP Provinsi Jawa Tengah, juga disinergikan dengan AUTP yang berasal dari APBN. Tahun ini, jumlah luasan sasaran asuransi padi, dari pemerintah pusat adalah156.350 hektare.

“Perbedaannya, kalau yang dari APBN masih diminta utuk bayar premi 20 persen dari total premi sebesar Rp180 ribu per hektar  per musim tanam, atau sebesar Rp36 ribu,” jelasnya.

“Kalau dari pemerintah pusat, program ini sudah mulai sejak tahun 2015. Selain itu, luasan lahan yang bisa ditanggung sampai dua hektare,” tandasnya. (*)

Related Articles

Back to top button