fbpx
Kabar Daerah

Dorong Pemerintah Daerah Untuk Persiapkan Pembelajaran Tatap Muka, Pemda Harus Berani Ambil Sikap!

SEMARANG, energibangsa.id – Selama pandemi covid-19, dunia pendidikan selalu terkena imbas sehingga diharuskan melakukan pembelajaran secara daring. Kali ini dalam PKM Jawa-Bali yang dilakukan pada 11-25 Januari 2021, dunia pendidikan juga kena imbas lagi.

Dilansir dari Tribunnews, Minggu (10/1), selama ini pembelajaran dilakukan secara daring sehingga dinilai kurang efektif diterapkan dalam pembelajaran jangka panjang. Maka dari itu, ada beberapa sekolah yang nekat melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) di kelas.

Dengan adanya kebijakan PKM Jateng yang mengharuskan melakukan pengetatan kegiatan selama dua pekan, sekolah ini bisa disiplin untuk mematuhi peraturan.

Pengurus provinsi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah menegaskan sebaiknya tetap menyiapkan proses pembelajaran tatap muka (PTM). Pihaknya juga mendorong kepada pemerintah untuk berani menentukan target kapan waktunya pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan.

“Awalnya, pemerintah pusat mengeluarkan pengumuman 1 Januari 2021 dimulai pembelajaran tatap muka. Namun, pemerintah daerah meminta untuk menunda. Saat diumumkan akan dimulai, semua menyiapkan tapi begitu tahu ditunda semuanya drop,” ungkap Kepala Kemenag Kota Semarang, Muhdi.

Persiapan untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka yaitu seperti penerapan protokol kesehatan yang didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana. Model pembelajaran juga diperhatikan dengan memperhatikan model shifting sehingga kaspasitas ruang kelas tidak penuh.

Skema peserta didik datang ke sekolah juga perlu diperhartikan oleh pihak sekolah. Salah satunya yaitu diharuskan menggunakan kendaraan pribadi atau diantarkan orang tua dan tidak menggunakan kendaraan umum.

Pembelajaran jarak jauh tak efektif

Berdasarkan pantuan dari pihaknya ada sekolah yang nekat melakukan PTM dengan menerapkan protokol kesehatan. Survei yang telah dialukan juga menunjukkan hasil bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) dinilai tidak masksimal untuk bisa menyerap materi pembelajaran.

Pihaknya juga meminta agar pemerintah pusat atau daerah mengintervensi atau memaksa sekolah untuk siap. Dengan cara memberikan dana bantuan untuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk terapkan protokol kesehatan di sekolah.

“Pemerintah jangan menunggu, intervensi mereka. Mana sekolah yang sudah memenuhi mana yang belum, ada yang anggarannya tidak cukup untuk fasilitas. Mana sekolah yang butuh, langsung beri jangan menunggu,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya khawatir jika PTM tidak segera dilaksanakan maka anak-anak menjadi korban. Karena kondisi ini sangat memprihatinkan untuk tumbuh kembang anak sehingga pemerintah diminta segera harus ambil sikap.

Sekretaris Umum (Sekum) PGRI Jateng, Aris Munandar juga menurutkan hal yang sama. Pembelajaran online tidak bisa dilakukan selamanya dan tidak efektif untuk dilakukan. Menurutnya, setidaknya bisa menggabungkan antara PTM dan daring.(*)

Related Articles

Back to top button