fbpx
Nasional

Doni Monardo: Pak Anies Tak Pernah Sebut PSBB Total

ENERGIBANGSA.ID (Jakarta) — Doni Monardo Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyebutkan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta tidak ada polemik berkaitan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia juga menegaskan, bahwa sejak awal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak pernah menggunakan istilah PSBB total.

“Saya selalu berkonsultasi, saya berkomunikasi terus dengan Pak Anies. Pak Anies juga sering menghubungi saya jadi tidak ada yang polemik tuh tidak ada ya,” ujar Doni dalam acara Radio Bertanya, Doni Monardo Menjawab melalui streaming YouTube BNPB Indonesia, Minggu, 13 September 2020.

“Saya juga mohon bantuan nih kepada teman-teman semua nih terutama kawan media, Pak Anies itu tidak pernah menyebutkan PSBB total, saya ulangi lagi, saya ikuti perkembangannya Pak Anies tidak pernah menyebutkan PSBB total,” tambahnya.

PSBB : implementasinya diperlonggar atau diperketat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya tidak pernah mencabut status PSBB. Tetapi, implementasinya yang diperlonggar atau diperketat. Dalam acara tersebut, Doni juga memberikan apresiasi atas langkah Anies Baswedan yang memilih langkah memperketat PSBB.

“Dari awal pemerintah DKI Jakarta itu belum pernah mencabut PSBB. Sejak awal pemberlakuan PSBB, Pemerintah DKI Jakarta belum pernah mencabut. Jadi sepanjang waktu sampai dengan sekarang ini adalah PSBB,” kata Doni.

Doni mengungkapkan Anies selalu berkonsultasi dengan pusat

Menurut Doni, sebelum memutuskan menerapkan PSBB, Gubernur DKI Jakarta selalu berkonsultasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini dengan Satgas COVID-19, termasuk kementerian atau lembaga terkait lainnya. Jika masih terjadi penambahan kasus, maka tiap daerah, termasuk DKI Jakarta akan diminta untuk tidak melakukan pelonggaran.

“Sebelum ada keputusan yang diambil oleh Bapak Gubernur Dki Jakarta, beliau juga selalu konsultasi pada saya. Status masih merah. Merah adalah status tinggi, maka jangan dikendorkan,” jelas Doni.

Satgas COVID-19 melihat data untuk berikan rekomendasi pada pemda

Doni mengungkapkan, dalam memberikan rekomendasi kepada daerah, implementasinya harus selalu melihat data yang valid sebagai acuan. Sehingga keputusan yang diambil tidak akan salah langkah dan justru memperburuk keadaan.

“Jadi kalau kemarin implementasi dari aturan itu cenderung agak dilonggarkan, nah, sekarang agak diketatkan, tapi ingat, tidak ada perubahan status,” jelas Doni. (Annisaa/EB/IDNTimes).

Related Articles

Back to top button