fbpx
Kolom

Dituding “BuzzerRp” oleh Netizen, EnergiBangsa.id: Kami Mengabarkan yang Baik

SEMARANG, energibangsa.id — Badan Legislasi DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law). Setelah sebelumnya esensi RUU tersebut sempat menjadi perbincangan publik.

Dari pihak pemerintah, diwakili oleh Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan jika RUU Cipta Kerja ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Airlangga menuturkan jika manfaat dari adanya RUU Cipta Kerja ini diantaranya bagi pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapat dukungan melalui hal kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission).

Pun, dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, persyaratan dan biaya murah yang dipermudah, sehingga pelaku UMKM memiliki legalitas yang sudah pasti.

Airlangga menyampaikan banyak hal terkait manfaat Undang-undang Cipta Kerja. Di sisi lain, sebagian masyarakat yang mengklaim sebagai kaum buruh, beberapa ormas, peneliti, dosen dan mahasiswa melakukan penolakan atas RUU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR.

Sementara, kaum buruh yang terkoordinir dalam organisasi (perserikatan), mahasiswa serta beberapa elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi. Gedung DPR tak luput jadi sasaran amuk massa.

Di media sosial, netizen marak menanggapi pemberitaan tentang RUU Cipta Kerja. Sudah menjadi hal yang biasa, ada pro dan kontra. Dan itu sangat wajar dalam alam demokrasi seperti di Indonesia ini. Sayangnya, tak sedikit netizen menuding energibangsa.id sebagai media buzzer mitra Presiden Joko Widodo atau pemerintah.

Hal yang wajar

Menurut Pimpinan Redaksi energibangsa.id, Didik T Atmaja, kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan.

“Itu bebas, tapi bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” paparnya.

“Wajar, publik bebas menyampaikan pendapat. Toh itu juga diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan berpendapat. Itu juga sejalan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 9 tentang HAM, juga”, imbuhnya.
“Tapi kalau menuding kami (energibangsa.id) sebagai media buzzer Jokowi atau pemerintah, itu tudingan tak benar. Kami ini media yang mengangkat jurnalisme positif. Mari, kita menebar kebaikan bersama. Kita tepis hoaks, kita kabarkan berita yang benar, baik”, pungkasnya (*).

Related Articles

Back to top button