Kabar IndonesiaNasional

Ditetapkan Sebagai Provokator Kerusuhan Papua, Siapakah Veronica Koman?

ENERGIBANGSA.ID – Veronica Koman, dialah sosok yang ditetapkan sebagai provokator atas kasus kerusuhan yang terjadi di Papua. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kapolda Jatim, Irjen. Pol. Drs. Luki Hermawan, M.Si setelah memeriksa enam orang saksi.

“VK salah satu yang aktif, membuat provokasi, di dalam maupun luar negeri, untuk menyebarkan hoaks, dan provokasi (di media sosial),” kata Luki kepada awak media, Rabu (4/9/2019).

Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan bahwa penetapan Veronica Koman sebagai tersangka bersumber dari pengaduan masyarakat dan hasil pendalaman kepolisian atas cuitan Veronica pada akun Twitter miliknya.

[Baca juga: Jaga Situasi Tetap Kondusif, Panglima TNI dan Kapolri Berkantor Sementara di Papua]

Pasca ditetapkan sebagai dalang yang melakukan provokasi di asrama mahasiswa Papua yang ada di Surabaya, wanita berusia 28 tahun itu telah dipanggil oleh pihak kepolisian. Namun yang bersangkutan belum dapat memenuhi panggilan tersebut dan diduga sedang berada di luar negeri.

Atas kasus yang terjadi ini, Veronica akan dijerat dengan empat pasal berlapis, yaitu UU ITE, Pasal 160 KUHP, UU Nomor 1 Tahun 1946, dan UU Nomor 40 Tahun 2008.

Mengetahui Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka provokator kerusuhan Papua, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid memiliki pandangan lain. Menurutnya, keputusan polisi menetapkan Veronica sebagai tersangka menjadi gambaran bahwa aparat tidak memahami dengan betul akar masalah dari kerusuhan di Papua.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tim Energi Bangsa, Veronica pernah tercatat sebagai pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Sepak terjangnya sebagai advokat ditunjukkan dengan mengadvokasi isu minoritas dan kelompok rentan, pencari suaka, dan menjadi aktivis Papua.

[Baca juga: Emmanuel Kogoya: Akar Masalah Papua Sebenarnya Bukan Rasisme!]

Tak hanya itu, ia pun dikenal sebagai tokoh yang menolak keras pemidanaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas kasus penistaan agama. Aksinya tersebut bahkan berujung pada pelaporan dirinya ke poisi pada Mei 2017 silam.

Sebelumnya, Veronica juga pernah diduga melakukan penyebaran hoaks terkait penculikan dua orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua oleh Polres Surabaya. Dugaan tersebut dilontarkan oleh pihak Kemkominfo. Namun ternyata terdapat disinformasi hingga akhirnya Plt. Kepala Biro Humas Kemkominfo, Ferdinandus menyatakan permohonan maaf kepada Veronica.

Paling akhir, Veronica menyurati Pelapor Khusus PBB David Kaye dan Komisi Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) terkait kasus pemblokiran internet di Papua pada 23 Agustus 2019 lalu. Bersama Jennifer Robinson, advokat asal Inggris, Veronica menyatakan bahwa tindakan pemerintah itu jelas mempersulit para jurnalis dan aktivis HAM dalam memantau situasi di Papua.

Related Articles

Back to top button