fbpx
Kabar IndonesiaNasional

Dinas PUPR Bisa Kena Sanksi Jika Ada Warga Kecelakaan Akibat Jalan Rusak, Begini Kata Ketua Ikatan Alumni Tata Kota UNDIP

SEMARANG, energibangsa.id – Selama ini, kita hanya tahu bahwa klaim kecelakaan biasanya dialamatkan ke Perusahaan Jasa Raharja saja, padahal pengajuan klaim ganti rugi juga bisa diarahkan ke pemerintah juga.

Hal itu dijelaskan oleh Pakar dan Peneliti transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno.

Djoko Setijowarno menjelaskan bahwa warga dapat menuntut apabila mengalami kecelakaan akibat jalan rusak.

Mengutip dari Tirto.id, aturan dan sanksi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yakni UU 22 tahun 2009.

Untuk kecelakaan dengan korban yang mengalami luka ringan, sanksi berupa pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 12 juta.

Apabila korban mendapatkan luka berat, akan dikenakan hukuman pidana maksimal satu tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.

Bila sampai mengakibatkan meninggal dunia, maka pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 120 juta.

Menurut Ketua IKA Planologi UNDIP

Ketua Ikatan Alumni Planologi Universitas Diponegoro, Mohammad Saleh ST, juga membenarkan bahwa hal itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas.

“iya memang, (banyak yang belum tahu) bahwa korban kecelakaan karena kerusakan jalan bisa diajukan ke pemerintah,” ujar wakil rakyat untuk daerah Pekalongan, Batang, dan Pemalang itu pada energibangsa.id.

Saleh menjelaskan bahwa dalam hal ini pertanggungjawabannya (adalah) kepada Kementerian PUPR untuk jalan nasional dan Dinas PUPR untuk jalan provinsi dan kabupaten.

Prihatin dan Dilematis

Bendahara DPD I Partai Golkar Jateng itu juga menjelaskan, untuk pengajuan klaim karena kecelakaan akibat jalan rusak itu ada prosedurnya.

“jadi nanti dicek, apakah benar laporan kecelakaan tersebut dikarenakan jalan (rusak) atau karena faktor kelalaian pengendara, jadi masyarakat juga jangan asal klaim, nanti asal ngaku-ngaku, karena nanti ada pengecekannya, berdasarkan pengaduan” lanjutnya.

Mohammad Saleh sangat menyayangkan banyaknya jalan rusak di banyak daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah, namun di sisi lain, pria yang menjabat Ketua Komisi A DPRD Jateng itu juga memaklumi kondisi.

“sebenarnya problem jalan rusak ini juga dilematis, tapi ya kita husnudzon saja, karena memang baru musim hujan dan banjir, sehingga perbaikan jalan agak sedikit terhambat,” terangnya.

“tapi ini harus segera ada solusi, rakyat ini kasihan, jangan sampai terjadi lagi, saat hujan jadi korban banjir, nanti saat air surut rakyat jadi korban jalan rusak,” pungkasnya. (yab/EB)

Related Articles

Back to top button