fbpx
Ekonomi & Bisnis

Kabar Gembira! Pajak Penghasilanmu Bakal Dihapus!

ENERGIBANGSA.ID (Jakarta) – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengeluarkan penyataan baru yang cukup mengejutkan. Pasalnya dimulai pada tahun 2021 mendatang, pemerintah tidak akan lagi menanggung pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.

Artinya dimulai tahun depan gaji per karyawan akan dipotong kembali untuk membayar PPh Pasal 21.

Mantan Deputi Bank Dunia itu dalam video converence dengan Komisi XI DPR yang dilaksanakan kemarin, Rabu (3/9), juga menyatakan jika pemerintah akan menghapus insentif pajak yang dihapus di tahun 2021.

“PPh 21, 25, dan 22 tidak (kami) lakukan lagi untuk tahun depan,” ucapnya dikutip tim energibangsa.id dari cnnindonesia.com.

sri mulyani
Meteri Keungan Sri Mulyani. (sumber: Iji Lampung)

Sebagaimana diketahui,  PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan.

Sementara PPh 22 merupakan keringanan Pajak Penghasilan Badan atas Kegiatan Impor Barang Konsumsi. Dan, PPh 25 bisa diartikan sebagai pajak bulanan untuk orang pribadi dan badan yang memiliki kegiatan usaha.

Selain itu pemerintah juga menambah 11 sektor yang akan mendapatkan insentif pajak. Diantaranya seperti sektor pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, da agrikultur.

Kemudian ada juga sektor perdagangan bebas dan eceran, sektor ketenagalistrikan, sektor minyak dan gas (migas), sektor pertambangan, sektor kehutanan, sektor pariwisata, sektor  telekomunikasi dan jasa hiburan, sektor konstruksi, sektor logistic, dan sektor transporasi udara.

Untuk sekedar informasi, pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk penanganan pandemi virus corona. Dan itu akan dibagikan untuk berbagai sektor.

Untuk insentif usaha misalnya, pemerintah menganggarkan sebesar Rp120,61 triliun. Dana itu digunakan untuk PPh 21 ditanggung pemerintah sebesar Rp39,66 triliun, pembebasan PPh 22 impor Rp14,75 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp14,4 triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp5,8 triliun, penurunan tarif PPh Badan Rp20 triliun, dan stimulus lainnya Rp26 triliun.

Di luar insentif usaha, pemerintah mengalokasikan dana untuk sektor kesehatan dialokasikan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral kementerian/lembaga (k/l) dan pemerintah daerah (pemda) Rp106,11 triliun. (tata/EB)

Related Articles

Back to top button