fbpx
Nasional

Dapat Pulsa Rp200 Ribu, Masyarakat: PNS, Lagi! PNS, Lagi!

ENERGIBANGSA.ID (Semarang) — Dilansir dari CNBC (26/8/2020), Menteri Keuangan (Menkeu) merestui kebijakan pemberian pulsa Rp 200.000 per bulan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama masa pandemi Covid-19.

pegawai negeri sipil
Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dok. Istimewa

Kebijakan itu dirilis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Per hari ini, CNBC kembali menulis “Resmi, PNS Dapat Tunjangan Pulsa Maksimal Rp 400.000/Bulan”, Selasa (1/9/2020).

Baca Juga : PNS Dapet Pulsa Gratis, Guru Honorer Dapet ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memberikan tunjangan pulsa kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kementerian dan Lembaga (K/L).

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 394 tahun 2020 tentang biaya paket data dan komunikasi. Dengan begitu PNS bisa terbantu saat diharuskan rapat melalui aplikasi yang membutuhkan internet.

“Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan kegiatan operasional kepada ASN maka perlu diberikan biaya paket data dan komunikasi,” tulis KM tersebut yang dikutip Selasa (1/9/2020).

Baca Juga : Semua PNS Bakal Dapat Suntikan Pulsa Rp 200 Ribu/Bulan

Kata masyarakat

Kebijakan itu dinilai bagus, karena mendukung kinerja pegawai pemerintah agar dapat bekerja secara optimal. Namun kabar uang pulsa bagi pegawai negeri sipil (PNS) itu dinilai tidak tepat.

Sebagian kalangan ‘galau’ dalam menanggapi bantuan pulsa tersebut. Mereka menilai golongan pegawai negeri (PNS) sudah mendapat gaji layak, serta kebutuhan sehari-hari masih terjamin saat pandemi Covid-19.

“Boleh-boleh sajalah, PNS mendapat bantuan pulsa. Tapi lain kali tidak usah dipublikasikan. Itu menyakiti perasaan kami sebagai orang awam. Apalagi kehidupan kami pontang-panting”, ungkap Didik, pekerja wisata di Semarang.

“Kita tidak ‘meri‘, tidak iri, PNS dapat tunjangan pulsa. Toh, pemerintah juga sudah berupaya baik, memberi bantuan-bantuan. Tapi di tataran bawah, sedih, ini. Misal guru honorer di kampung, kehidupannya miris, kan?”, imbuhnya.

“Yayasan yang mempekerjakan dia minus pemasukan, sekolah libur, dia masih saja mikir anak didiknya, belajar online. Tunjangan, zonk“, ungkapnya

Didik juga menceritakan, pekerja freelence dan pegawai yang tak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan tetap kesulitan di tengah pandemi ini. Apalagi pelaku usaha kecil-kecilan, diambang ‘kukut‘.

“Pekerja freelence, piye? Itu tidak bisa disalahkan, wong memang kerjaannya itu begitu. Hanya saja pandemi, mereka jadi prihatin. Tapi kalau solusinya kartu Prakerja ya tidak efektif juga. Pelaku usaha kecil, malah tambah mengecil, bisa kukut“, jelasnya.

Pekerja yang belum, atau kebetulan tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan juga nyesek. Disaat pegawai peserta BPJS ramai-ramai cerita soal bantuan, mereka hanya ‘memble‘.

Menurut Didik, itu juga tidak bisa disalahkan. Barangkali perusahaan tempat mereka kerja baru, atau sedang mengurus kepesertaan BPJS. Lalu, tidak bisa mendapat bantuan itu.

Gilang Dwiangga, pelaku usaha makanan mengungkapkan bahwa mengakses Kartu Prakerja tidaklah mudah. Butuh kesabaran, dan telaten.

“Kartu Prakerja, menurut saya, tidak efektif. Harus daftar, ini itu, ikuti langkah-langkah. Itupun tak langsung berhasil. Sebenarnya, fresh money itu lebih tepat. Cara pencairannya seperti bantuan-bantuan lainnya”, ungkapnya.

“Lalu, kalau ngomong soal gaji pegawai dibawah Rp.5 juta yang dapat subsidi pemerintah. Anggap saja nasibnya baik. Karena perusahaan mereka telah mendaftarkannya di BPJS Ketenagakerjaan”, jelasnya.

Sementara itu, Berliana Siwi, pekerja media sosial menyebut dirinya sedang tidak mujur mendapat subsidi pegawai.

“Sedang tidak mujur. Perusahaan saya baru berdiri dan sedang mengurus semua hal. Jadi soal subsidi pemerintah, cukup ikut senang sajalah”, papar perempuan yang kuliah sambil kerja di perusahaan startup di Kota Semarang.

“Yang ini, soal pulsa PNS, saya ikut senang lagi, sajalah. Piye maneh?”, pungkasnya. (dd/EB).

Related Articles

Back to top button