fbpx
Kabar Daerah

Celaka! Desa Miskin di Jateng Kian Bertambah

SEMARANG, energibangsa.id—Jumlah desa miskin di Jateng terus bertambah. Hal ini berkaca pada data Pemerintah Provinsi Jateng yang sebelumnya mencatat 750 desa menjadi 764 desa.

Melansir Radar Semarang, Rabu (3/3/2021), meningkatnya desa miskin ini lantaran banyak Anggaran Dana Desa (ADD) yang dialokasikan untuk keperluan penanganan Covid-19.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen yang akrab disapa Gus Yasin membenarkan bahwa jumlah desa miskin di Jateng memang mengalami peningkatan.

“Kita akan lakukan pendampingan kepada mereka, khususnya dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujar Gus Yasin, Selasa (2/3/2021) lalu.

Dana desa untuk Covid-19?

Salah satu indikator bertambahnya jumlah desa miskin karena ADD yang lebih banyak dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

Sehingga untuk kegiatan yang lain, khususnya berhubungan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat jadi terhambat.

“Melalui pendampingan mereka (desa miskin) bisa terbantu untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakatnya,” tutur Gus Yasin.

Adanya pembatasan mobilitas masyarakat menjadi salah satu faktor meningkatnya desa miskin.

Sebab, banyak kegiatan perekonomian masyarakat yang terhenti.

Maka dengan OPD turun tangan langsung, lanjutnya, diharapkan bisa kembali menggenjot penurunan angka kemiskinan yang ada di desa-desa.

Wakil Gubernur menyebut program pendampingan desa miskin tidak hanya melakukan pembangunan fisik saja, tetapi juga pemberdayaan masyarakat desanya.

Dengan kondisi saat ini, menurutnya, upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa tentu semakin berat.

“Semakin lama pandemi jika tidak segera ditangani jumlah desa miskin menjadi berpotensi bertambah terus,” terangnya.

Ia juga berharap ada peran dari CSR perusahaan bisa ikut membantu program Pemprov Jateng tersebut.

Tidak hanya perusahaan swasta, anggaran CSR untuk penanggulangan desa miskin bisa juga diambilkan melalui BUMD.

Program satu dinas satu desa miskin

Sebelumnya, Pemprov Jateng sudah mencanangkan program satu dinas satu desa miskin.

Namun hal itu ternyata belum bisa mengurangi jumlah desa miskin di Jateng.

“Jadi, antara OPD dan perusahaan yang menyalurkan CSR bisa saling berkoordinasi sesuai data dari Dinsos, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program bantuan yang digulirkan,” katanya.

Dikatakan, Pemprov Jateng menargetkan angka kemiskinan tersisa 7 persen pada 2023. “Jika upaya menekan angka kemiskinan dilakukan OPD, BUMD bersama-sama perusahaan yang ada dengan program CSR-nya, maka kemiskinan dapat dengan cepat ditekan,” pungkasnya. (*)

Related Articles

Back to top button