fbpx
Kabar Daerah

Jogo Tonggo Jilid II Bakal Berlaku Lagi, Siap-siap!!

SEMARANG, energibangsa.id – Pemprov Jateng kali ini akan memberlakukan kembali program Jogo Tonggo selama Pemberlakukan Pembatasan Kegaiatan Masyarakat (PPKM). Bedanya, kali ini aparat desa akan dilibatkan membantu tracing covid-19.

Dilansir dari jatengprov.go.id, Jumat (8/1), seperti diketahui pemberlakukan PKM kali ini akan dimulai pada 11-25 Januari 2021 nanti. Ganjar Pranowo juga telah melakukan rapat internal dengan jajaran Pemprov Jateng terkait hal ini pada Jumat lalu.

Program ini termaktub dalam Intruksi Gubernur Jawa Tengah No1/2020. Akan disempurnakan dengan pelibatan pemangku kebijakan terkecil untuk ikut serta dalam melakukan penelursuran terhadap penderita covid-19.

Sebelumnya yang menjadi perhatian dalam PPKM Jawa-Bali yaitu Semarang Raya, Banyumas Raya dan Solo Raya. Namun, kini bertambah tiga daerah yang menjadi perhatian khusus karena angka penularan yang tinggi.

“Angka yang tinggi ada di Kudus, Pati dan Magelang nanti akan kita ikutkan (pada program PPKM),” ujarnya.

Harapannya dengan diberlakukannya Jogo Tonggo bisa melakukan penulusuran secara maksimal terhadap pengidap covid-19. Nantinya, relawan Jogo Tonggo juga bisa melakukan sosialisasi mengenai vaksinasi.

Konsep Jogo Tonggo Jilid II

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yulianto Prabowo mengatakan, konsep Jogo Tonggo Jilid II akan melibatkan relawan dalam proses 3T (tracing, testing, dan treatment).

“Jogo Tonggo sebenarnya bisa ikut ambil bagian dalam 3T, bersama Puskesmas atau bidan. Bisa ikut memberikan treatment, dalam artian terhadap isolasi mandiri, mencarikan tempat. Semua bisa terlibat, mulai dari PKK, Dasa Wisma, Karangtaruna dan semua yang peduli,” ungkapnya.

Ia menyebut, akan ada pelatihan kepada relawan Jogo Tonggo, untuk melakukan tracing penderita Covid-19. Namun, Yuli menyebut pelatihan melalui mekanisme yang sederhana. Tracing dilakukan dengan cara mendeteksi dengan kontak erat dan frequent (sering.)

Wilayah ini nantinya bisa bertambah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Acuannya adalah jumlah kasus aktif, jumlah kematian, keterisisan kama rawat dan tingkat kesembuhan. (*)

Related Articles

Back to top button