Kabar IndonesiaNasional

Berbelit-belit, Dukcapil Dorong Aturan Perlindungan Data Pribadi

ENERGIBANGSA. ID—Setelah maraknya pencurian dan penyalahgunaan data yang terjadi di media sosial beberapa waktu belakangan, Direktorat Jendral Pendudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) berupaya mendorong perlindungan data pribadi melalui sebuah omnibus law.

Omnibus law adalah aturan perundangan yang bisa mengamandemen perundangan lain. Maksud regulasi dalam konsep ini yaitu membuat satu undang-undang (UU) baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus.

Damar Juniarto selaku Direktur Eksekutif SAFENet menerangkan omnibus law merespon lambatnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih perlunya harmonisasi 32 aturan terkait data pribadi yang ada di Kementerian.

Omnibus Law itu artinya dia memayungi semua. Temen-temen tahu ada 32 peraturan terkait privasi tapi itu kan terpencar-pencar dalam pasal,” terang Damar kepada awak media di kantor Kemendikbud, Jakarta Selatan, Kamis (1/8), seperti dikutip energibangsa.id dari cnnindonesia.com

Harapannya, lanjut Damar, dengan RUU PDP yang menjadi omnibus law semuanya jadi cukup satu itu saja.

Sementara itu, Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM menilai adanya omnibus law membuat pemerintah tidak perlu merevisi UU, karena revisi membutuhkan waktu yang lama.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini mengaku mengambil contoh terobosan ini dari negara lain yakni Amerika Serikat.

Jika dilihat, penggunaan konsep omnibus law memang mampu menjawab persoalan tumpang tindih aturan perundang-undangan di Indonesia. Hanya saja, persoalan yang akan muncul adalah mengenai kedudukan UU hasil omnibus law ini.

Pakar Hukum Tata Negara, Jimmy Z Usfunan, berpendapat secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan UU dari konsep omnibus law belum diatur.

Jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, UU hasil konsep omnibus law bisa mengarah sebagai UU Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain.

Tetapi, Indonesia justru tidak menganut UU Payung karena posisi seluruh UU adalah sama.

Diketahui saat ini RUU Perlindungan Data Pribadi tengah digodok oleh pemerintah. Pembahasan RUU ini dinilai banyak kalangan terlalu berlarut-larut.

Selain itu undang-undang ini dinilai tumpang tindih satu sama lain dan tercecer di berbagai ruang lingkup serta tidak terkumpul dalam satu wadah. Akibatnya ada kekaburan istilah dan ruang lingkup data pribadi yang harus dilindungi

Apalagi sejumlah kasus terkait penyalahgunaan dan penjualan data pribadi yang terjadi saat ini membuat banyak pihak mendesak agar pemerintah segera menuntaskan dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Sebab, kebutuhan akan UU Perlindungan Data Pribadi ini semakin penting mengingat ekosistem digital sulit dilepaskan dari kehidupan masyarakat sekarang.

Lebih dari itu, UU Perlindungan Data Pribadi bisa menjadi rujukan yang lebih pasti tentang definisi dan ruang lingkup data pribadi, perlindungan data, pemrosesan data pribadi dan termasuk di dalamnya transfer data.

Related Articles

Back to top button