fbpx
Ekonomi & Bisnis

Begini Tanggapan Akhmad Muqowam dan Sekjen Apdesi Soal Pengaturan Desa di UU Cipta Kerja

JAKARTA, energibangsa.id — Talkshow KADES IWAN atau Kajian Desa bareng Iwan yang diselenggarakan secara langsung oleh TV Desa pada Selasa (13/10) lalu, membahas topik tentang UU Cipta Kerja Untungkan Masyarakat Desa?

Hadir sebagai narasumber Ketua Pansus UU Desa di DPR RI dan Wakil Ketua DPD RI Periode 2014 -2019, Akhmad Muqowam, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi), Agung Heri Susanto dan Sekretaris Jenderal Assosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi), Ipin Arifin.

Sayangnya, dalam talkshow tersebut Direktur Jenderal PPMD Kemendes PDTT, Dr. Taufik Madjid tidak hadir tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

Dalam materi yang disampaikan, Akhmad Muqowam menyebut Bumdes juga diatur dalam UU Cipta Kerja.

“Kalau kita melihat ini, dan definisi tentang BUMDes maka saya setuju dengan substansi ini. Karena BUMDes itu setara dengan PT, CV, usaha dagang”, paparnya.

“Saya mengajak kepada temen-temen semuanya, bahwa pemerintah dalam menormakan ini nampaknya benar. Tak ada perbedaan sama sekali mengenai definisi itu”, ujarnya.

“Yang baru itu, badan-badan usaha desa (BUMDes) bersama Ini menjadi tantangan temen-temen di tingkat desa”, imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Assosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi), Ipin Arifin menyampaikan bahwa ada dua pasal yang menyatakan peran-peran usaha dalam bidang perekonomian akan membawa pencerahan baru pada BUMDes dan UMK desa.

Lebih lanjut, ia sangat mendukung tapi hal yang perlu disoroti bahwa regulasi itu mudah untuk dilakukan. Tapi implementasinya yang sedikit repot.

“RUU Cipta Kerja ini seharusnya ada tim khusus untuk sosialisasi kepada masyarakat. Buktinya terjadi konflik antara yang pro dan kontra”, tuturnya.

“Regulasi ini sosialisasinya agak kurang. Tapi mudah-mudahan ke depan, BUMDes bisa lebih maju dan berkembang melalui regulasi yang ada”, jelasnya.

“Yang paling penting dari regulasi itu, bagaimana menciptakan lapangan kerja yang permanen untuk masyarakat desa agar tak lari keluar desa”, terangnya.

“BUMDes ini adalah satu-satunya lembaga kerakyatan untuk menciptakan ekonomi, kesejahteraan masyarakat desa. Saya setuju, BUMDes jadi soko guru perekonomian desa”, imbuhnya.

“Regulasi UU Cipta kerja diharapkan dapat mempermudah perijinan, membuka lapangan kerja yang sesungguhnya”, harap Ipin Arifin (*)

Related Articles

Back to top button