fbpx
Dunia

Begini Perkembangan Kudeta Myanmar, PBB Serukan Suu Kyi Bebas

SEMARANG, energibangsa.id—Militer Myanmar diminta segera membebaskan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan pejabat tinggi lainnya.

Permintaan itu seperti diserukan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

PBB juga mendesak junta militer tak menggunakan aksi kekerasan terhadap aksi unjuk rasa menentang kudeta.
 
Seruan dituangkan dalam sebuah resolusi yang diajukan Inggris dan Uni Eropa. Resolusi itu diadopsi tanpa pemungutan suara.

Sementara, Rusia dan China mengaku “tidak ikut” dalam konsensus tersebut.

Jatuhkan sanksi

Resolusi diadopsi usai investigator HAM PBB untuk Myanmar mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan sanksi, embargo senjata, dan larangan perjalanan terkait kudeta.

Amerika Serikat, yang menjatuhkan sanksi versinya sendiri kepada Myanmar pada Kamis kemarin, mendesak negara-negara anggota PBB untuk mengikuti langkahnya. Seruan itu merupakan kali pertamanya AS mengeluarkan pernyataan sejak bergabung kembali ke Dewan HAM PBB pekan ini.

Pelapor khusus PBB Thomas Andrews mengatakan adanya “laporan serta bukti foto” bahwa pasukan keamanan Myanmar menggunakan peluru tajam terhadap demonstran sejak melakukan kudeta pada 1 Februari lalu.

“Resolusi DK PBB pernah menangani situasi serupa dengan disertai mandat, embargo senjata, dan larangan perjalanan, serta seruan untuk melakukan aksi yudisial di Pengadilan Kriminal Internasional,” ujar Andrews.

“Semua opsi ini harusnya tetap terbuka,” lanjut dia, dilansir dari Al Jazeera pada Minggu, 14 Februari 2021.

Sementara itu di Myanmar, kendaraan militer terpantau melintas di sejumlah kota di tengah aksi protes menentang kudeta. Suara tembakan juga terdengar di beberapa lokasi. (medcom.id)

Related Articles

Back to top button