fbpx
Kabar Daerah

Begini Hasil Rapat Paripurna DPRD Purbalingga Soal Pariwisata

PURBALINGGA, energibangsa.id – pengelolaan setiap destinasi wisata harus sesuai dengan regulasi yang tepat. Selain itu, pengelolaannya tidak boleh hanya berfokus pada cara meningkatkan perekonomian daerah.

Namun juga harus memberikan perlindungan terhadap nilai dan norma agama, budaya masyarakat setempat, serta kelestarian dan mutu lingkungan hidup di sekitarnya.

Hal itu ditegaskan Bupati Purbalingga yang diwakili oleh Wakil Bupati Sudono, pada Rapat Paripurna DPRD acara Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Penyelenggaran Kepariwisataan, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Purbalingga, Rabu (24/3/2021).

Sesuai dengan ketentuan pasal 15 Undang-undang nomor 10 tahun 2009 untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah.

Berpedoman pada regulasi yang sama

“Sehingga, terkait dengan pembukaan destinasi wisata baru harus berpedoman dengan undang-undang bersama, ” kata Wabup Purbalingga.

Wabup menjelaskan, pihaknya berprinsip pada pengembangan wisata yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pemkab Purbalingga berupaya mengupayakan seluruh potensi yang ada di wilayahnya sekaligus memperhatikan kondisi adat-istiadat dan budaya setempat.

Itu, pihaknya berinisiatif menyusun rencana daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

Raperda tersebut juga mendukung bentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah.

“Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Purbalingga saat ini belum terbentuk. Apabila sudah terbentuk maka pola rekrutmen dan pembiayaannya mendasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyebut sumber kepariwisataan badan promosi pariwisata daerah dari pemangku kepentingan, “ ujar Wabup.

“Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dana yang bersumber dari APBN dan APBD bersifat hibah, ” katanya.

Melalui Raperda tersebut, Pemkab Purbalingga melakukan pengawasan dalam mengantisipasi upaya pencarian jasa pariwisata bidang hiburan yang mengalami gangguan ketertiban di tengah masyarakat.

Begini langkahnya

Langkah yang dilakukan adalah dengan menerbitkan kebijakan tentang pengendalian dan pengawasan secara berkala tentang penerapan standar operasional usaha pariwisata.

“Terkait strategi yang diterapkan untuk membangkitkan sektor pariwisata pasca pandemi (Covid-19), “ imbuhnya.

“Kami telah melakukan promosi dan pemasaran pariwisata melalui berbagai kanal media, peningkatan kompetensi SDM pariwisata, penerapan sapta pesona pariwisata, dan pengetatan protokol kesehatan,” jelasnya.

Selain itu, Pemkab Purbalingga juga mendorong daya tarik wisata untuk memenuhi standar CHSE yaitu kebersihan (kebersihan), kesehatan (kesehatan), keamanan (keamanan), dan lingkungan (ramah lingkungan). *

Related Articles

Back to top button