fbpx
Nasional

Begini Alur Proses Terbentuknya Undang-Undang

ENERGIBANGSA.ID – Baru-baru ini baik di dunia maya maupun dunia nyata tanah air ramai soal demo pro dan kontra RUU. Banyak yang mencibir DPR karena dianggap tidak layak menyusun Undang-Undang.

Shoimatuz Zahro’, salah seorang pengamat Hukum lulusan UNAIR mengungkapkan bahwa proses pembuatan Undang-Undang juga dibuat oleh para pakar hukum melalui riset mendalam, tidak hanya oleh politisi di DPR saja.

“selain di DPR juga ada tim ahli, dalam pembuatan undang-undang juga melibatkan pakar di bidang masing-masing,” ujar Shoimatuz Zahro’ pada energibangsa.id

“misal Undang-Undang pesantren ya gandeng kyai, undang-undang migas ya juga gandeng orang teknik, tidak pakar hukum saja,” lanjutnya.

Lalu bagaimana proses pembuatan undang-undang? bagaimana alur pembuatan undang-undang? mari kita simak

Mengutip Undang-undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 1 menyebut bahwa, kekuasaan untuk membentuk UU ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian di pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa setiap rancangan UU (RUU) dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Maka untuk proses pembentukan sebuah undang-undang diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 51 dan pasal 65 sampai 74.

Dilansir dari detik.com dan berdasarkan ketentuan di atas, beginilah proses pembentukan sebuah undang-undang negara.

beasiswa kuliah

1. Sebuah RUU bisa berasal dari Presiden, DPR atau DPD.

2. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait.

3. RUU kemudian dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun.

4. RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah Akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perpu.

5. Pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna.

6. Dalam rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui mutlak, disetujui dengan (catatatan) perubahan, atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut.

7. Jika disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan.

8. Pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus.

9. Pembicaraan tingkat II dilakukan di rapat paripurna yang berisi: penyampaian laporan tentang proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I; pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

10. Jika tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan voting suara terbanyak.

11. Bila RUU mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam UU ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaga Negara Republik Indonesia.

12 Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Begitulah proses alur pembuatan sebuah undang-undang. Semoga dengan pengetahuan ini membuat kita lebih bijak dalam menyikapi pro-kontra RUU.

Related Articles

Back to top button