Essai

Bansos Ala Kartu Prakerja ?

ENERGIBANGSA.ID – Pemerintah dalam menyiasati kekeringan ekonomi di tengah wabah pandemi Covid-19 menyediakan anggaran diantaranya untuk program PKH sebesar Rp. 15,4 triliun, bantuan sosial (sembako) yang mencapai Rp. 14 triliun serta Program Kartu Prakerja yang awalnya dianggarkan Rp.10 triliun lalu dinaikan menjadi Rp. 20 triliun.

Program percepatan pencairan PKH bisa jadi telah ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Demikian pula dengan sembako juga telah dibagikan per wilayah. Sedangkan dalam rangka mengatasi pengangguran di tengah pandemi, pemerintah menggulirkan Program Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja ini mulanya didedikasi sebagai upaya menyiapkan SDM unggul agar siap menghadapi tantangan dunia kerja. Untuk itu, ‘kartu sakti’ sebagai bukti janji kampanye Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019 lalu memiliki sasaran para lulusan sekolah/ PT yang belum memperoleh lapangan kerja. Sayangnya, program ‘jitu’ tersebut di-launching di saat pandemi Corona mewabah di Indonesia sehingga dikatakan tidak efektif. Oleh banyak ahli, program Kartu Prakerja akan menuai problem khususnya dalam hal pelatihan.

Sejak dibuka pendaftaran pada 11/4/2020 program tersebut masih menuai banjir kritik dan kontroversif. Namun program tersebut masih tetap berjalan bahkan diikuti 5,96 juta peserta. Setelah dilakukan proses pengacakan, program Kartu Prakerja berhasil memverifikasi 2,78 juta pencari kerja. Hingga saat ini, peserta calon penerima Kartu Prakerja menunggu pengumuman dan selanjutnya mengikuti pelatihan secara online (daring).

Belum selesai tahap pengumuman, pemerintah kembali membuka pendaftaran Kartu Parakerja Gelombang 2 pada 21 April 2020. Sebagaimana pada gelombang 1, antusias masyarakat ditaksir masih tinggi. Hal ini terutama adanya harapan untuk mendapatkan insentif yang diperoleh masing-masing pemegang kartu Prakerja di tengah kemelut Corona sebesar Rp 3,5 juta. Disatu sisi, jumlah pengangguran yang mencapai angka 7 juta (BPS, 2019), diperparah tingginya angka pengangguran akibat dampak PHK yang ditaksir bakal mencapai 5,2 juta jiwa selama corona.

Pemerintah dalam menampik banjir kritik dari para ahli dan masyarakat kemudian berkilah bahwa Prarakerja dapat dialihfungsikan sebagai bantuan sosial (bansos). Namun oleh banyak kalangan, usaha inipun tetap dianggap tidak efektif. Hal ini disebabkan adanya beberapa alasan mendasar, pertama; pemborosan anggaraan. Pelatihan yang hanya dilakukan melalui online dinilai banyak kalangan sebagai hal yang boros dan nilai Rp. 1 juta disebut cukup mahal.

Apalagi materi pelatihan cenderung jauh dari harapan masyarakat. Pelatihan yang dimaksud bukan menambah “skill’ seperti menjahit, bengkel, potong rambut, otomotif, dan keterampilan lain sesuai kebutuhan dunia industri. Atau bahkan para lulusan juga bisa membuka usaha mandiri secara lebih riil.

Konten yang ditawarkan dalam program pelatihan saat ini justru seperti: “Paket Pelatihan Ojek Online”, “Menjahit Masker di Era Corona dengan Mudah”, “Persiapan Mencari Kerja”, “Membuat Brosur Digital Menggunakan Aplikasi Canva”, “Trik Mahir Buka Usaha di Musim Corona” serta masih banyak lainnya. Konten-konten tersebut bisa juga diakses diinternet, dilakukan secara otodidak tanpa harus mengikuti pelatihan berbiaya satu juta. Ini yang oleh banyak kalangan disebut boros dan tidak efektif.

Kedua; pelatihan di saat pandemi tidak pas. Jika memang pemerintah berorientasi menekan angka pengangguran yang semakin bertambah, ‘kartu sakti’ Prakerja tak sesuai diterapkan saat ini. Seyogyanya, pemerintah juga memberikan opsi pelatihan offline misalnya dengan menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK).

Artinya pemerintah memiliki dua opsi online dengan tetap menggandeng perusahaan platform digital yang telah teken kontrak, namun juga menggandeng lembaga yang konsen dalam latihan kerja secara offline. Harapannya peserta bisa bertatap muka dengan instruktur atau pengajarnya sehingga benar-benar mengetahui kelebihan dan kekurangannya saat pelatihan.

Adanya tawaran dua opsi juga memberikan pilihan kepada calon pemegang Kartu Prakerja untuk memilih online dengan berjuta pelatihan bergaya milenial serta offline yang bisa jadi lebih bermanfaat dan dapat dirasakan dampaknya oleh peserta. Mereka bisa saja bekerja pada perusahaan karena keterampilan yang diperoleh sesuai dengan dunia industri, atau bahkan membuka usaha mandiri seperti potong rambut, bengkel, dan sebagainya.

Agar kebijakan menjadi lebih efektif dan dapat diterima oleh seluruh kalangan, pemerintah seyogiyanya menghentikan sementara pendaftaran Kartu Prakerja. Jika dana Prakerja ingin dialihfungsikan sebagai stimulus ekonomi di tengah pandemi, lebih baik pemerintah membingkainya sebagai bantuan alternatif dengan nama, misalnya: bantuan korban PHK, atau bantuan pekerja informal dan buruh, atau istilah lainnya.

Besaran bantuan juga bisa disamakan dengan besaran insentif Prakerja sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan. Justru jika menggunakan langkah ini, pemerintah juga masih bisa hemat uang Rp.1 juta kali target 5 jutaan pengangguran yang totalnya mencapai Rp 5 triliun lebih. Dana itu tak perlu dibayarkan kepada pemilik platform digital Rp 1 juta per peserta. Toh, pasca pandemi Corona berakhir pemerintah juga masih tetap bisa bergandengan mesra dengan perusahaan mitra Kartu Prakerja, dan mereka juga tetap masih untung ?

Didik T Atmaja, Pengamat Sosial Politik, tinggal di Semarang

Related Articles

Back to top button