fbpx
Ekonomi & Bisnis

Bagaimana Cara Dapat Bantuan UMKM Rp 2,4 Juta? Ini Syaratnya

ENERGIBANGSA.ID (Jakarta) – Membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menangani dampak pandemi COVID-19, pemerintah memberi bantuan modal kerja. Sebanyak 12 juta pelaku UMKM berhak mendapat bantuan senilai Rp 2,4 juta.

Agar tepat sasaran, terdapat beberapa pengecualian pelaku usaha yang tidak berhak menerima bantuan modal kerja pemerintah.

Tim energibangsa.id pun mencoba menghimpun informasi dari berbagai sumber terkait bantuan modal usaha yang diberikan Pemerintah pada pelaku usaha.

Dan Berikut  daftar pelaku usaha yang tidak mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah :

1. Pengusaha bukan pelaku UMKM

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan bantuan tersebut hanya diberikan kepada pengusaha kecil baik yang telah lama berbisnis maupun yang baru memulai usahanya.

2. Pelaku UMKM pernah dapat kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit lain dari perbankan

Ia menegaskan, bantuan tunai Rp2,4 juta ini juga hanya disalurkan kepada pelaku UMKM yang belum terdaftar ke lembaga pembiayaan maupun perbankan bagai (unbankable).

Kendati demikian tak menutup kemungkinan bantuan dapat disalurkan kepada pelaku yang sudah terkoneksi dengan lembaga pembiayaan atau perbankan.

Asalkan, kata Teten, mereka belum menerima atau pernah bantuan modal baik dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit lain dari perbankan.

3. Pelaku UMKM merupakan PNS, anggota TNI/Polri karyawan, atau pegawai BUMN

Bantuan ini bukan untuk PNS, anggota TNI/Polri, serta karyawan BUMN yang memiliki usaha sampingan.

4. Pelaku UMKM tak mendapatkan rekomendasi dari lembaga pengusul

Adapun lembaga yang mengusulkan atau merekomendasikan pemberian BLT antara lain koperasi dan Dinas koperasi dan UKMM di tingkat provinsi atau Kabupaten/Kota.

Di luar itu, usulan juga dapat berasal dari kementerian/lembaga, perbankan, perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga penyalur program kredit pemerintah yang terdiri atas BUMN dan badan layanan umum (BLU).

Pemerintah juga akan menggunakan sumber data dari beberapa lembaga, seperti Dinas Koperasi dan UKM, koperasi yang telah disahkan badan hukumnya, OJK, perusahaan pembiayaan pemerintah, BLU, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). (Sasa/EB)

Related Articles

Back to top button