Kabar IndonesiaNasional

Aturan Baru Pemberian Nama Anak di Indonesia, Orang Tua Perlu Paham

ENERGIBANGSA.ID  ΜΆ   Di dalam nama terkandung doa dan harapan orang tua atas kehidupan sang buah hati.

Tak heran, banyak orang tua yang mengingkan memberi nama anaknya dengan arti yang paling mulia.

Pemberian nama anak pun menjadi sorotan penting yang wajib diketahui oleh para orang tua.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia resmi mengeluarkan aturan pemberian nama anak untuk ditulis di dokumen kependudukan.

Simak penjelasannya di bawah ini.

Sumber : Dakta

1. Tidak Boleh Satu Kata

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan soal pencatatan nama tidak boleh 1 kata di dokumen kependudukan termasuk KTP.

Alasan minimal 2 kata adalah untuk lebih dini dan lebih awal memikirkan serta mengedepankan masa depan anak.

Contohnya ketika anak mau sekolah atau berencana ke luar negeri, untuk membuat paspor tentunya dibutuhkan minimal 2 (dua) suku kata dan nama harus selaras dengan pelayanan publik lain.

Penetapan peraturan tersebut bukannya tanpa alasan. Menurut Zudan, peraturan ini dibuat untuk mempermudah pelayanan publik, seperti membuat paspor atau saat mendaftarkan anak sekolah.

2. Dua Nama dan 60 Huruf

Pencatatan nama ini tertuang dalam Permendagri 73/2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Dalam aturan tersebut, nama untuk pencatatan dokumen kependudukan harus memenuhi persyaratan, yaitu mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir.

Selanjutnya jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

3. Tak Boleh Disingkat

Selanjutnya untuk dokumen kependudukan, nama dilarang disingkat kecuali diartikan lain dan boleh disingkat asal konsisten dengan singkatan tersebut.

Sebagai contoh : seseorang dengan nama Abdul Kadir.

Bila pemohon meminta untuk disingkat namanya menjadi Abd Kadir, maka diperbolehkan.

Akan tetapi selamanya namanya akan tertulis Abd Kadir sehingga Abd tidak dianggap lagi sebagai singkatan, melainkan menjadi nama.

Di samping itu, tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca, ya.

Gelar pendidikan dan keagamaan juga tidak diperkenankan dicantumkan pada akta pencatatan sipil meliputi akta kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian.

Peraturan ini sudah berlaku sejak 21 April 2022.

Related Articles

Back to top button