fbpx
Sosial & Budaya

Asal Mula Minuman Alkohol Oplosan Dilarang

ENERGIBANGSA.ID–Beragam suku di Indonesia memiliki berbagai jenis minuman lokal beralkohol. Sebut saja Sopi di Flores (NTT) dan Maluku.

Tak hanya itu minuman alkohol ala lokal di Medan Sumatera Utara dan Lombok (NTB) juga disebut ‘Tuak’. Sedangkan di Bali di minuman jenis itu sebut ‘arak’. Dan di Jawa Tengah disebut ‘Ciu”.

Di dalam alkohol oplosan itu terkandung etanol. Bukan sari buah yang dicampur spiritus alias “oplosan”.

Sejarahnya

Menurut Kasijanto Sastrodinomo, tradisi minum-minuman beralkohol sudah lama mengakar di masyarakat pribumi Nusantara.

Dalam naskah kuno Negarakertagama yang ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit (1365), diketahui minuman beralkohol menjadi bagian dari perjamuan agung di keraton seusai panen raya.

Keberagaman jenis minuman beralkohol lokal seperti disebutkan di atas turut menegaskan fakta tersebut.

Persoalan minuman beralkohol di Indonesia terjadi sejak zaman Belanda. Akar persoalannya sama, yakni keserakahan yang mendompleng dukungan ‘kelompok moral’.

Sebagian pribumi Nusantara telah mengonsumsi minuman beralkohol lokal sebelum Belanda menjajah. Selama masa penjajahan, pengusaha Belanda melihat tradisi minum orang pribumi dan juga orang Belanda yang bermukim di Nusantara sebagai pasar.

Pemerintah kolonial melihat ini sebagai sumber pendapatan negara melalui pengenaan pajak konsumsi (cukai). Kemudian, di awal abad ke-20 kebijakan politik etis mengemuka.

Sebuah buku yang menekankan bahwa konsumsi alkohol memiliki lebih banyak mudarat bagi manusia diterbitkan pemerintah kolonial (Het Alcoholkwaad. J Kats, 1920).

Kats mengutip salah satu hasil Kongres Sarekat Islam 1915 dan sikap Boedi Oetomo agar orang-orang tidak lagi mengonsumsi minuman beralkohol melalui pelarangan dan pengenaan cukai yang tinggi.

Kutipan-kutipan tadi ditujukan supaya gagasan buku tersebut terkesan mendapat dukungan dari organisasi kemasyarakatan dan elite pribumi sehingga dipatuhi masyarakat.

Pemerintah pun mengakomodasi kepentingan pengusaha maupun kehendak elite pribumi. Komisi Pemberantasan Alkohol (Alcoholbes-Trijdings-Commissie) bahkan berhasil dibentuk pada 1918.

Namun, yang menjadi sasaran utama hanyalah minuman lokal seperti arak dan ciu yang populer di kalangan pribumi.

Paska Indonesia merdeka

Setelah 70 tahun lebih Indonesia merdeka, keadaannya masih sama. Dari sekian banyak minuman beralkohol lokal asli Indonesia, hanya segelintir yang berizin.

Bukan hanya tidak diakomodasi untuk bersaing di pasar dalam negeri. Minuman beralkohol lokal kerap ditumpas aparat karena produksinya tidak berizin.

Belum lagi, penetapan cukai yang tinggi selalu dipromosikan para pejabat sebagai kebijakan untuk membatasi konsumsi masyarakat akan produk yang dianggap lebih banyak mudaratnya seperti minuman beralkohol dan rokok.

Fakta menunjukkan arah sebaliknya. Pendapatan negara dari cukai minuman beralkohol justru meningkat dari Rp3,58 triliun pada 2011 menjadi Rp5,33 triliun pada 2017.

Kenaikan itu dinilai cukup lumayan. Padahal tarif cukainya dinaikkan rata-rata 11,66% pada 2014 dan penjualan bir di minimarket telah dilarang pada 2015.

Kebijakan minum alkohol

Kebijakan minuman beralkohol zaman sekarang tak ubahnya dengan zaman kolonial. Seolah membatasi konsumsi masyarakat sekaligus mengakomodasi importir. Hingga tega menumpas produk minuman beralkohol lokal karena dianggap pesaing.

Akibatnya minuman oplosan marak dikonsumsi karena minuman beralkohol lokal tidak diakomodasi pemerintah. Misalnya dengan pemberian izin produksi yang memungkinkan adanya kendali mutu dan harga jual.

Kasus-kasus kematian akibat minuman oplosan juga baru kita temukan pasca pemberlakukan otonomi daerah di era reformasi. Padahal, hingga dekade 1990-an, kita bisa menemukan minuman berkadar alkohol 20-55% di pasar swalayan tanpa berita korban tewas akibat minuman oplosan.

Kebijakan saat ini

Kini, minuman berkadar alkohol 5% pun hanya ada di hotel berbintang, restoran, bar, dan sejenisnya sesuai peraturan daerah di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

Bahkan, untuk lebih mendulang suara mayoritas penduduk Muslim, sebuah rancangan undang-undang (RUU) tentang larangan minuman beralkohol resmi diinisiasi DPR RI pada 2014.

Jika diterapkan, RUU itu dampaknya bisa lebih parah dari kebijakan serupa di zaman penjajahan. Mungkin saja tujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol tercapai.

Tapi pemerintah tidak akan bisa melindungi masyarakat yang dapat menjadi korban minuman oplosan. (ara/ EB)

Related Articles

Back to top button