fbpx
Ekonomi & BisnisHukum

Apa Peran Jaksa Agung Dalam Mengawasi Investasi RI?

ENERGIBANGSA.ID– Terdapat sejumlah masalah klasik yang menghambat investasi di Indonesia.

Hal ini diungkap Jaksa Agung ST Burhanuddin, meliputi perizinan, praktik pungutan liar, diskriminasi pelayanan serta regulasi yang tumpang tindih.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menghimpun dari detikFinance, Sabtu (6/3/2021), dalam Rapat Kerja Nasional HIPMI 2021 lalu, Burhanuddin mengatakan untuk mengamankan kebijakan pemerintah, Jaksa Agung menerbitkan 7 program prioritas kejaksaan 2021.

Pertama, pendampingan dan pengamanan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka pencapaian pembangunan nasional.

Kedua, pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan kejaksaan yang bersih dan profesional.

Ketiga, pembentukan kapasitas SDM melalui pembangunan manajemen karier yang jelas, terstruktur dan transparan.

Keempat, digitalisasi kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

Kelima, penegakan hukum yang berkeadilan.

Keenam, penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas berorientasi penyelamatan keuangan negara.

Ketujuh penyelesaian perkara dugaan pelanggaran HAM yang berat secara tuntas bermartabat dan dapat diterima oleh berbagai pihak dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

(Ara/ EB)

Related Articles

Back to top button