fbpx
Wisata & Kuliner

Ambyar!! Luhut Effect, Berimbas Cancel Wisata Besar-besaran

JAKARTA, energibangsa.idUpaya pemerintah memerangi pandemi dapat dikatakan mampu menunjukkan tanda-tanda positif. Masyarakat bakal meng-cancel agenda wisatanya akhir tahun. Tapi bagi wisatawan, kewajiban test PCR & tes Rapid antigen dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan: ambyar !!

Melansir CNBC, Kamis (17/12), kunjungan wisatawan yang semula diperkirakan bakal naik, namun yang terjadi justru sebaliknya. Banyak wisata yang cancel yang mengakibatkan seluruh pelaku wisata “gigit jari”. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Deddy Pranowo Eryono mengaku hotel-hotel di wilayahnya sudah menyiapkan protokol kesehatan. Namun, itu bakal percuma jika banyak terjadi pembatalan.

“Pariwisata untuk tanggal 20 Desember hingga 31 Januari mengalami penurunan dari semula 60%, sekarang menjadi 42% sampai saat ini. Karena ada beberapa daerah yang mengetatkan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang memasuki area Jateng harus rapid atau swab di rest area yang dijaga petugas, padahal ke DIY harus melewati jalan itu, jadi satu-satunya akses,” kata Deddy, Kamis (17/12).

Kebijakan tiap daerah

Banyaknya pembatalan itu tidak lepas dari kebijakan provinsi di sekitar Yogyakarta. Misalnya untuk memasuki Jawa Tengah, masyarakat harus rapid test antigen. Padahal, akses menuju Yogyakarta bisa tercapai dengan melewati provinsi Jateng. Tes ini yang membuat masyarakat enggan karena memerlukan biaya lebih.

“Kalau untuk tesnya gratis ditanggung pemerintah daerah setempat ngga masalah. Ini dibebankan ke orang yang lewat, jadi berat bagi mereka, ini dilematis. Sekarang masih 42%, kita harap ada kenaikan. Meskipun memang reservasi belum tentu datang juga bisa aja ditunda ke tahun depan,” sebut Deddy.

“Sampai tadi pagi sudah banyak yang melakukan pembatalan wisatawan ke Yogya. Saya berani bilang ini karena banyak laporan dari teman-teman,” lanjutnya.

Tak sinkron

Potensi bertambahnya pembatalan bisa terus terjadi. Apalagi, tidak ada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah.

Bayangkan, syarat pengetatan wisata tujuan Pulau Bali malah sudah mendapat perintah dari Komite Penanganan Covid-19 Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan. Bahwa wisatawan yang hendak ke memasuki Bali harus test PCR dan test Rapid antigen H-2 jelang keberangkatan.

“Kami minta untuk wisatawan yang akan naik pesawat ke Bali wajib melakukan tes PCR H-2 sebelum penerbangan ke Bali serta mewajibkan tes rapid antigen H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali,” kata Luhut.

Hal ini juga sudah disambut dengan surat edaran gubernur Bali tentang hal yang sama.

Gubernur Bali Wayan Koster merilis Surat Edaran Nomor 2021 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

“Lalu, bagaimana ini? Pelaku wisata lagi-lagi terkena imbas kebijakan pemerintah. Informasi keliru yang menyebut Jateng sebagai wilayah dengan penyebaran Covid-19 tertinggi se-Indonesia saja sudah berdampak keras pada perjalanan ke Jateng”, ungkap Didik T Atmaja, pelaku wisata yang juga pemilik Ken Jaya Travel Semarang.

“Baru memulai aktivitas saja, selama Desember sudah mendapat 3 pembatalan wisata grup dari luar provinsi. Padahal mereka berencana berwisata di Jawa Tengah. Piye jal, ngeneiki?”, pungkasnya. (*)

Related Articles

Back to top button