fbpx
Nasional

Airlangga: RUU Ciptaker Jamin Pekerja PHK Tetap Dapat Pesangon

SEMARANG, energibangsa.id – Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dipastikan akan tetap mendapat hak untuk memperoleh pesangon. Jaminan ini dijanjikan oleh pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker)

Sekarang, substansi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah disepakati pemerintah bersama dengan badan legislatif DPR dalam rapat. Untuk selanjutnya, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengambilan kesepakatan, kemudian disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tentang peningkatan perlindungan kepada pekerja. Kepastian dalam pemberian pesangon terjamin dalam RUU Cipta Kerja.

Jamin Pekerja PHK

Untuk itu pemerintah menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha.

“Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan bentuk perlindungan terhadap Pekerja yang terkena PHK. Dengan manfaat berupa cash-benefit, upskilling dan upgrading, serta akses ke pasar tenaga kerja, sehingga bisa mendapatkan pekerjaan baru atau bisa membuka usaha”, jelas Menko Airlangga.

Prosedur PHK sendiri  tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

RUU Cipta Kerja juga tidak menghapus hak cuti haid dan cuti hamil yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Airlangga menekankan RUU Cipta Kerja dibuat sebagai bentuk penyelesaian berbagai persoalan yang dapat menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja. Sehingga dengan adanya peraturan perundangan ini dapat menyederhanakan sistem birokrasi dan perizinan.

Berbagai manfaat dapat dirasakan bila UU Cipta Kerja berlangsung nantinya. Salah satunya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dimana dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission).

Ditunjang kemudahan mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) juga saat mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM.

Tidak hanya itu, RUU CK juga menawarkan kemudahan dalam pendirian koperasi, dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 (sembilan) orang. Koperasi juga diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, selain juga kemudahan dalam pemanfaatan teknologi.

Tak hanya itu, bagi nelayan juga diatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan.

Kini  perizinan  hanya  cukup  satu  pintu  melalui  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP). Kementerian Perhubungan tetap memberikan dukungan melalui standar keselamatan.

RUU Ciptaker juga akan mempercepat pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Percepatan reformasi agraria dan redistribusi tanah juga akan dilakukan oleh Bank Tanah. (Sasa/EB).

Related Articles

Back to top button