Nasional

Agar Bansos Tepat Sasaran, Mensos Bentuk SKB 3 Menteri

ENERGIBANGSA.ID (Semarang) – Menteri Sosial, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Terbitkan SKB Percepat Pemutakhiran DTKS, Untuk Bansos Lebih Tepat Sasaran. Hal ini sebagaimana ditulis pada twitter @KemensosRI.

Menteri Sosial Juliari P Batubara

Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur sanksi melalui penyaluran dana transfer umum bagi pemda yang kurang aktif memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hal ini tertuang dalam SKB Menteri Keuangan, Menteri Sosial & Menteri Dalam Negeri No: 360.1/KMK/2020, No: 1 Tahun 2020, No: 460-1750 Th 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota yg ditetapkan pada 28 Juli 2020.

“Dengan SKB ini diharapkan dapat mempercepat pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten/Kota. Dengan kualitas data yang semakin baik pogram-program penanganan dan pengentasan kemiskinan juga akan makin tepat sasaran”, tulis twitter @KemensosRI.

Berdasarkan pada UU 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemutakhiran data menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini termuat pada pasal 8, 9, dan 10 yang mengamanatkan pemutakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.

“Pemutakhiran data dilakukan oleh pemerintah daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun”, cuitnya.

Adapun kewenangan Kementerian Sosial bertugas menyiapkan DTKS sebagai basis data awal pemutakhiran data, menyiapkan sistem pemutakhiran DTKS melalui SIKS-NG, menetapkan DTKS hasil pemutakhiran yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pernyataan Menteri Sosial, Juliari P Batubara

Sementara itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan surat edaran kepada seluruh Kepala Daerah untuk segera melakukan pemutakhiran DTKS sesuai dengan Permensos Pengelolaan Data dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemadanan DTKS dengan Nomor Induk Kependudukan.

Sedangkan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap pemutakhiran DTKS dan mendorong Pemerintah Daerah melalui kebijakan pengenaan sanksi terhadap penyaluran dana transfer umum dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

Mensos Juliari P. Batubara menyambut baik diterbitkannya regulasi tersebut. Sebab selama ini pemutakhiran data menjadi isu krusial terutama dalam berbagai program pembangunan kesejahteran sosial. (dd/EB).

Related Articles

Back to top button