fbpx
Lewat ke baris perkakas
Nasional

8 Berita Bohong RUU Omnibus Law di Medsos Versi Kemenkominfo, Jangan Salah Lagi!

SEMARANG, energibangsa.id — Tengah menjadi sorotan di linimasa media sosial, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law karena dinilai merugikan sejumlah pihak karena akan berdampak pada penghasilan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menilai terdapat banyak disinformasi yang ada dalam penyampaian informasi mengenai RUU tersebut. Kemenkominfo terus memantau penyebaran informasi yang ada di media sosial untuk mencegah opini yang keliru.

“Kita pemerintah ingin niat utama dan niat baiknya itu untuk membantu perekonomian, jangan sampai berkembang persepsi masyarakat omnibus law itu buruk, tujuannya baik” jelas Johnny G. Plate selaku Menkominfo

Omnibus Law mendapat kritik dari sejumlah elemen. Kelompok buruh, misalnya, khawatir Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) bakal jadi alat pemerintah mendapatkan investasi asing melalui cara-cara kolonial.

“Media sosial kalau ada yang salah, tolong media mainstream itu memperbaikinya juga. Jangan membiarkan yang salah,” Tambahnya

Serikat buruh juga menolak rencana Jokowi mengubah rumus perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam RUU tersebut. Karena takutnya rencana itu bakal memunculkan ketimpangan upah bekerja dan memiskinkan buruh.

RUU ini dinilainya sangat berbahaya dengan sifatnya yang multisektor mengatur soal perizinan, kehutanan, lingkungan hingga perburuhan. Terlebih kentara lagi dengan jangka waktu penyusunan yang dikebut.

Berita Bohong RUU Omnibus Law

Dilansir dari Kemenkominfo, berikut 8 disinformasi yang ada di media sosial mengenai RUU Omnibus Law:

1. Disinformasi: cluster tiga soal ketenagakerjaan, upah minimum tidak turun atau ditangguhkan. Faktanya: tidak, semangat upah minimum tidak turun. Karena UU Cipta Kerja terkait tentang upah.

2. Disinformasi: pesangon PHK dihapuskan. Faktanya: tidak mungkin, kalau disesuaikan iya dengan cara perhitungan yang pas sesuai masa kerja diatur secara teknis di dalamnya.

3. Disinformasi: mempermudah masuknya tenaga kerja asing. Faktanya: ada kebutuhan tenaga kerja asing yang belum tersedia dan dibutuhkan kehadirannya untuk memastikan investasi berjalan dengan baik.

4. Disinformasi: cuti hamil, cuti tahunan, cuti besar dihapus. Faktanya: tidak, tetap ada dan diatur dengan baik untuk memastikan kelancaran investasi agar lapangan pekerjaan itu tidak terhambat.

5. Disinformasi: isu lingkungan seperti bangunan gedung, penghapusan izin, lingkungan hidup dan amdal dsb. Faktanya: tidak mungkin karena kita paru paru dunia, tetap harus jadi perhatian, proses amdalnya yang dipercepat dan dipermudah. IMB dipermudah, tidak perlu duplikasi rumah yang bersebelahan semua harus ber-IMB.

6. Disinformasi: jaminan produk halal. Faktanya: jaminan tidak hilang tapi dipercepat dan tetap harus ada campur tangan MUI juga lembaga lain yang bisa membantu mempercepatnya.

7. Disinformasi: sentralisasi kewenangan hanya di tangan presiden. Faktanya: Indonesia memang sistem presidensial, kekuasaan eksekutif ada di presiden dan terdistribusi ke Pemprov/Pemkab/Pemkot sesuai undang-undang.

8. Disinformasi: pemerintah pusat bisa mengubah peraturan perundang undangan dengan PP. Faktanya: Tidak seperti itu, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mungkin PP mengatur PP. PP menerjemahkan untuk lebih teknisnya.

Demikian adalah 8 poin penting yang menjadi disinformasi pemberitaan di media sosial. Yuk, sobat energi, budayakan literasi biar tidak disinformasi. (dhanti/EB).

Related Articles

Back to top button