Nasional

10 Hari Kampanye Pilkada 2020, Bawaslu Catat 237 Pelanggar Protokol Kesehatan

SEMARANG, energibangsa.id — Selama 10 hari masa kampanye Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekam sebanyak 237 kasus dugaan pelanggaran terhadap protokol kesehatan (prokes) guna pencegahan virus Corona.

Bawaslu melakukan pemantauan terhadap proses kampanye terhitung sejak 26 September hingga 5 Oktober 2020.

Anggota Bawaslu RI M. Afifudin mengaku pihaknya telah membubarkan setidaknya pada 48 kegiatan dan juga melayangkan sebanyak 70 surat peringatan tertulis.

“Dalam pengawasannya terhadap ribuan kampanye itu, Bawaslu menemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota,” ujar Afifudin dalam keterangan resminya, Selasa (6/10).

Bawaslu menemukan dari 272 daerah yang melaksanakan Pilkada, 256 kabupaten/kota diantaranya masih melanggar protokol kesehatan dengan melakukan kampanye tatap muka.

Afif mengatakan hanya enam kabupaten/kota yang tidak melakukan kampanye tatap muka di 10 hari pertama kampanye Pilkada.

Tercatat pula, dari 256 kabupaten/kota terdapat 9.189 kegiatan kampanye dengan teknik tatap muka.

“94 persen wilayah masih menggelar kampanye tatap muka,” jelas Afif.

Tak hanya pelanggaran protokol kesehatan, Afif juga mengungkapkan adanya temuan dugaan pelanggaran di media sosial sebanyak 17 kasus, 8 kasus pelanggaran politik uang, dan 9 kasus penyalahgunaan fasilitas pemerintah.

Lebih detailnya, dugaan pelanggaran di media sosial berbentuk Aparatur Sipil Negara atau pejabat yang turut berkampanye hingga kampanye melalui media sosial yang tidak terdaftar di KPU.

“Sampai penyebaran konten hoaks dan konten berbayar (sponsor),” ujar Afif.

Sedikit Peminat Kampanye Daring

Peserta Pilkada, menurut Afif, sedikit yang memilih untuk menggunakan metode kampanye daring atau online. Padahal, metode ini dinilai lebih efektif di masa pandemi seperti ini.

Menurut data, hanya sebanyak 39 kabupaten/kota dari 272 daerah yang melakukan kampanye daring.

“Sisanya, 232 kabupaten/kota atau 86 persen tidak melaksanakan kampanye daring,” jelasnya.

Afif menilai kampanye daring masih minim dilakukan oleh peserta karena beberapa kendala. Seperti kendala jaringan internet yang kurang memadai, keterbatasan kuota, hingga kendala dalam penggunaan gawai.

(Annisaa/EB).

Related Articles

Back to top button